TARAKAN - Adanya perubahan mekanisme penyaluran beasiswa Kalimantan Utara (Kaltara) yang kini dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dengan Perguruan Tinggi Negeri menuai perhatian dari Politeknik Kaltara. Kampus vokasi tersebut mempertanyakan belum masuknya Politeknik Kaltara dalam daftar perguruan tinggi penerima skema kerja sama, padahal mayoritas mahasiswanya berasal dari desa yang notabene sebagai putra daerah yang menempuh pendidikan dengan biaya praktik yang relatif tinggi.
Direktur Politeknik Kaltara, Dr. Muhammad Aris, M.Kes, mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima pemberitahuan maupun konfirmasi resmi dari pemerintah terkait perubahan mekanisme tersebut. Sehingga pihaknya mengkhawatirkan perubahan skema yang dinilai hanya menspesialkan kampus negeri berdampak pada terabaikannya mahasiswa putra-putri daerah yang menempuh pendidikan di kampus swasta.
"Kami belum ada konfirmasi. Dari pemerintah juga belum ada penyampaian kepada kami dan kami juga belum sempat menanyakan secara langsung. Karena itu kami akan menyurat secara resmi untuk meminta penjelasan terkait kebijakan tersebut," ujarnya.
Aris menjelaskan, surat tersebut akan disampaikan melalui Wakil Direktur III kepada instansi yang membidangi program beasiswa di lingkungan Pemprov Kaltara. Langkah itu dilakukan agar kampus memperoleh kepastian mengenai skema baru penyaluran beasiswa. Menurutnya, kepastian tersebut penting agar tidak terjadi kekeliruan yang berpotensi membuat mahasiswa Politeknik Kaltara kehilangan kesempatan memperoleh bantuan pendidikan.
"Jangan sampai karena nama kampus tidak disebut dalam skema kerja sama, akhirnya tidak masuk dalam alokasi anggaran. Itu yang ingin kami pastikan melalui surat resmi," katanya.
Diakuinya, Politeknik Kaltara menjadi salah satu kampus yang menjadi tujuan terbanyak mahasiswa di berbagai desa di Kaltara sejak turun temurun. Menurutnya, pemerintah seharusnya memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh perguruan tinggi di Kaltara yang berperan mencetak sumber daya manusia daerah.
"Pemerintah seharusnya tidak membedakan kampus yang satu dengan yang lain. Semua sama-sama mendidik putra-putri terbaik Kalimantan Utara. Kita tahu sejak dulu Politeknik Kaltara menjadi tujuan masyarakat di berbagai desa di Kaltara untuk menimbah ilmu profesi. Sebagian besar mahasiswa merupakan dari kalangan keluarga kurang mampu," katanya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT