TARAKAN - Persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak aktif menjadi salah satu perhatian Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Robert Na Endi Jaweng, saat menyoroti arah pembangunan di Kalimantan Utara (Kaltara). Selain penguatan infrastruktur ekonomi, pemerintah daerah juga dinilai perlu memberi perhatian serius terhadap sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan reformasi tata kelola pemerintahan.
Saat dikonfirmasi, Robert Na Endi Jaweng mengatakan, hingga saat ini masih terdapat jutaan peserta BPJS Kesehatan yang status kepesertaannya tidak aktif. Kondisi tersebut berpotensi membuat masyarakat kehilangan akses perlindungan saat menghadapi persoalan kesehatan.
"Hari ini secara nasional ada sekitar 54 juta warga yang BPJS Kesehatannya tidak aktif. Data Kaltara saya belum tahu, tetapi secara umum di kabupaten-kabupaten jumlahnya bisa sekitar 20 ribu orang. Ini perlu didalami. Inilah orang-orang yang kalau sakit tidak punya penyangga. Karena itu pemerintah daerah harus memastikan warga yang BPJS-nya tidak aktif dapat direaktivasi melalui pembiayaan daerah," tegasnya, Senin (20/7).
Menurut Robert, perlindungan sosial bagi kelompok rentan juga harus diperkuat melalui berbagai program bantuan agar masyarakat memiliki jaring pengaman ketika menghadapi tekanan ekonomi.
Selain itu, ia menilai reformasi tata kelola pemerintahan menjadi agenda penting yang harus dijalankan pemerintah daerah, terutama dalam pengelolaan anggaran dan birokrasi. Efisiensi anggaran, kata dia, harus dibarengi dengan ketepatan sasaran agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
"Reformasi tata kelola, terutama tata kelola anggaran dan birokrasi. Anggaran harus tepat sasaran, lebih efisien, dan birokrasi juga harus semakin baik. Apabila ketiga agenda ini mampu dijalankan secara konsisten, maka pemerintah daerah akan lebih mudah menyelaraskan berbagai program prioritas pemerintah pusat dengan kebutuhan masyarakat di daerah," ujarnya.
Robert juga mengingatkan pemerintah daerah agar mampu menghubungkan berbagai program prioritas pemerintah pusat dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Program seperti Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, hingga Sekolah Rakyat dinilai perlu diintegrasikan agar manfaatnya semakin optimal.
"Sekarang pemerintah pusat punya program-program besar yang langsung menyentuh masyarakat, seperti Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, dan Sekolah Rakyat. Pemerintah daerah harus mampu menyambungkan program-program itu dengan kebutuhan masyarakat di daerah," katanya.
Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur ekonomi, penguatan sumber daya manusia (human capital), dan reformasi tata kelola merupakan tiga agenda utama yang perlu menjadi fokus pembangunan Kaltara ke depan. Menurutnya, posisi Kaltara sebagai wilayah perbatasan memberikan peluang besar untuk berkembang lebih cepat apabila ketiga agenda tersebut dijalankan secara konsisten.
"Kalau saya lihat, tiga itu yang menjadi fokus, yaitu infrastruktur ekonomi, pembangunan modal manusia (human capital), dan reformasi tata kelola. Itu pembacaan sementara saya dari yang saya lihat selama dua hari di sini," pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT