TARAKAN - Front Persaudaraan Islam (FPI) Kota Tarakan mengaku hanya ikut bergabung dalam aksi konvoi penolakan LGBT yang dilakukan kelompok masyarakat beberapa waktu lalu. Organisasi tersebut menegaskan bukan sebagai penggagas aksi, melainkan memberikan dukungan terhadap aspirasi masyarakat yang meminta pemerintah segera menyelesaikan pembahasan peraturan daerah (perda) terkait LGBT.
Ketua FPI Kota Tarakan Ahmad Irwan mengatakan, hingga kini pembahasan perda terkait LGBT dinilai belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Kondisi itu, menurutnya, menjadi salah satu alasan munculnya aksi masyarakat.
"Kami kemarin ikut gabung saja setelah melihat posternya. Itu bentuk reaksi masyarakat. Kami bukan koordinator, karena memang sudah ada penggagasnya. Kami hanya ikut mendukung," ujarnya kepada Radar Tarakan, Senin (20/7).
Ia menjelaskan, sejak awal peserta aksi telah diingatkan agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Menurutnya, konvoi hanya bertujuan menyampaikan penolakan terhadap LGBT sekaligus menjadi bentuk aspirasi kepada pemerintah.
"Kami tegaskan sejak awal tidak ada kekerasan. Tidak ada mengejar, memukul ataupun tindakan anarkistis. Kami hanya keliling membawa tulisan sebagai bentuk penolakan. Itu bentuk unjuk rasa dan penyampaian aspirasi," katanya.
Ahmad Irwan membantah anggapan bahwa aksi tersebut identik dengan tindakan main hakim sendiri. Ia menilai sebagian pihak memberikan penilaian berdasarkan kejadian yang terjadi di daerah lain, padahal pelaksanaan aksi di Tarakan berlangsung tertib.
Menurutnya, pihak kepolisian juga mengetahui adanya kegiatan tersebut dan melakukan pengamanan selama konvoi berlangsung. Meski penyelenggara belum sempat menyampaikan surat pemberitahuan karena keterbatasan waktu, komunikasi dengan aparat tetap dilakukan.
"Mungkin mereka melihat kejadian di luar daerah yang sampai ada kekerasan. Sementara yang kami ikuti di Tarakan tidak seperti itu. Sebelum berangkat kami sudah tegaskan tidak boleh ada tindakan kekerasan. Kepolisian sempat menghubungi kami. Mereka juga ikut mengawal konvoi supaya berjalan aman. Memang seharusnya ada surat pemberitahuan karena melibatkan banyak orang, tetapi saat itu waktunya cukup mepet," jelasnya.
Lebih lanjut, FPI mengaku masih melakukan konsolidasi bersama sejumlah organisasi lain untuk menentukan langkah lanjutan. Salah satu agenda yang akan didorong yakni mendesak pemerintah daerah dan DPRD Kota Tarakan agar lebih serius membahas regulasi mengenai LGBT.
"Kami masih konsolidasi. Kalau memang diperlukan nanti ada aksi damai untuk mendorong pemerintah dan DPRD agar lebih serius membahas regulasi. Semua tentu dilakukan sesuai aturan yang berlaku," pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT