TARAKAN – Kalimantan Utara (Kaltara) dinilai perlu memusatkan arah pembangunannya pada tiga agenda besar agar mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Ketiga agenda tersebut meliputi pembangunan infrastruktur ekonomi, penguatan modal manusia (human capital), serta reformasi tata kelola pemerintahan yang dinilai harus berjalan beriringan agar program pemerintah pusat dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Robert Na Endi Jaweng, S.I.P., M.A.P., mengatakan, pandangan tersebut merupakan hasil pengamatan awalnya terhadap kondisi Kaltara selama dua hari berada di provinsi termuda di Indonesia itu. Menurutnya, karakteristik wilayah Kaltara membutuhkan strategi pembangunan yang berbeda dibanding daerah lain.
"Kalau saya lihat karakter Kaltara, saya belum melihat semuanya. Tapi kalau melihat ekonomi, sosial, dan sebagainya, buat saya Kaltara fokus pada tiga isu besar," ujarnya, Senin (20/7).
Robert menjelaskan, agenda pertama adalah pembangunan infrastruktur ekonomi. Menurutnya, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten harus memperkuat konektivitas menuju kawasan-kawasan produksi agar aktivitas ekonomi masyarakat semakin berkembang.
"Ini berarti membuka akses ke sentra-sentra produksi, lalu memperkuat transportasi laut karena moda penghubung di sini cukup banyak melalui laut. Tapi jalan darat juga penting karena petani, peternak, dan masyarakat yang bekerja di pedalaman membutuhkan akses yang baik," katanya.
Ia menilai pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk menghubungkan antarwilayah sekaligus mengurangi keterisolasian sejumlah daerah di Kaltara. Fokus kedua, lanjut Robert, ialah pembangunan modal manusia atau human capital. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia harus dimulai dari peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial.
"Jadi membangun infrastruktur ekonomi terutama untuk konektivitas antarwilayah dan membuka keterisolasian. Hanya dengan itu distribusi barang bisa lebih lancar. Kemudian akses dan mutu pendidikan mulai tingkat SD, SMP hingga SMA perlu terus ditingkatkan agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas," katanya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT