TARAKAN - Keterbatasan lahan dan kekurangan tenaga pendidik masih menjadi tantangan utama pemerataan layanan pendidikan di Kota Tarakan. Kondisi tersebut paling banyak ditemui di sekolah-sekolah kawasan pesisir yang setiap tahun menjadi tujuan favorit masyarakat saat Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), sehingga daya tampung cepat penuh dan penambahan ruang kelas tidak lagi memungkinkan.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tarakan, Tamrin Toha mengatakan, persoalan tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027. Menurutnya, tingginya jumlah pendaftar di sekolah-sekolah pesisir tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan untuk pembangunan ruang kelas baru.
"Terutama di daerah-daerah pesisir, memang kendalanya sekolah itu mau tambah ruang kelas sudah tidak bisa lagi karena keterbatasan lahan," katanya, Sabtu (18/7).
Selain persoalan daya tampung, Disdik juga masih dihadapkan pada kekurangan tenaga pendidik. Tamrin menjelaskan, pemerintah daerah tidak lagi dapat mengangkat guru honorer sehingga pemenuhan kebutuhan guru dilakukan melalui redistribusi atau pemerataan guru yang sudah berstatus ASN maupun PPPK.
"Kita tidak bisa lagi mengangkat guru honorer. Kalau ada guru yang pensiun, ya yang menggantikan guru yang ada sekarang melalui redistribusi," jelasnya.
Ia menjelaskan redistribusi dilakukan dengan memindahkan guru dari sekolah yang memiliki kelebihan tenaga pendidik ke sekolah yang masih mengalami kekurangan. Langkah itu dinilai menjadi solusi sementara agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan optimal.
Menurutnya, kebutuhan guru paling terasa di jenjang sekolah dasar karena setiap rombongan belajar harus memiliki satu guru kelas. Karena itu, ketika ada guru yang pensiun atau berpindah tugas, Disdik harus segera melakukan penataan ulang. "Kalau di SD itu satu kelas satu guru. Jadi ketika guru berkurang, tentu harus kita atur kembali melalui redistribusi," jelasnya.
"Keterbatasan lahan di sekolah-sekolah pesisir serta kebutuhan tenaga pendidik akan menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan pendidikan ke depan. Evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar peningkatan pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan di seluruh wilayah Kota Tarakan," sambungnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT