TARAKAN – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) menyosialisasikan penyempurnaan metode penilaian penyelenggaraan pelayanan publik 2026 dengan menambahkan dimensi kepercayaan publik sebagai salah satu indikator utama. Penyempurnaan tersebut dilakukan agar kualitas pelayanan tidak hanya diukur dari aspek administrasi dan kepatuhan terhadap standar pelayanan, tetapi juga dari persepsi masyarakat sebagai pengguna layanan.
Anggota ORI Pusat, Robert Na Endi Jaweng, S.I.P., M.A.P., mengatakan, penilaian tahun ini diarahkan untuk mengetahui apakah suatu instansi memiliki tata kelola yang mampu mencegah terjadinya maladministrasi secara berkelanjutan.
"Dimensi tersebut lahir dari evaluasi pelaksanaan penilaian pada tahun sebelumnya. Kami menilai kualitas pelayanan publik tidak cukup hanya diukur melalui dokumen administrasi maupun kepatuhan terhadap standar operasional, tetapi juga harus memperhatikan persepsi masyarakat sebagai pengguna layanan. Kepercayaan publik tersebut akan diukur melalui tiga indikator utama, yakni integritas aparatur, kapasitas penyelenggara layanan, serta kualitas tata kelola pelayanan publik," ujarnya, Jumat (17/7).
Robert menjelaskan, penilaian tahun ini dilakukan melalui empat dimensi utama, yakni aspek input pelayanan, proses penyelenggaraan pelayanan, output pelayanan, serta pengelolaan pengaduan masyarakat. Selain itu, terdapat satu dimensi baru berupa tingkat kepercayaan publik.
"Masyarakat harus diberikan ruang untuk memberikan penilaian dan kritik terhadap pelayanan publik. Karena itu kami memasukkan dimensi kepercayaan publik. Yang dinilai adalah integritas, kapasitas, dan tata kelola pelayanan publik," jelasnya.
Menurutnya, hasil penilaian tidak hanya menghasilkan nilai akhir, tetapi juga menjadi dasar penyusunan rekomendasi perbaikan bagi masing-masing instansi. Dengan demikian, pemerintah daerah maupun instansi vertikal dapat mengetahui bagian yang perlu segera dibenahi agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik maladministrasi.
Ia menambahkan, metode penilaian tahun ini merupakan penyempurnaan dari program percontohan yang telah dilaksanakan pada 2025 di Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan. "Hasil tahun lalu sudah ada, tetapi itu masih tahap rintisan sehingga tahun ini banyak penyempurnaan, termasuk memasukkan indikator integritas, kapasitas, dan tata kelola sebagai bagian dari kepercayaan publik," ungkapnya.
Dalam pelaksanaannya, ORI Kaltara akan melakukan penilaian terhadap empat organisasi perangkat daerah (OPD) penyelenggara layanan dasar, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penilaian juga menyasar sejumlah instansi vertikal, antara lain kepolisian, kantor pertanahan, kantor imigrasi, hingga lembaga pemasyarakatan.
"Pelayanan publik merupakan tanggung jawab seluruh penyelenggara negara sehingga seluruh institusi memiliki kewajiban yang sama untuk menghadirkan pelayanan yang berkualitas. Pada kesempatan ini, kami juga memaparkan gambaran persoalan pelayanan publik yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada ORI secara nasional," katanya.
Robert menyebut sektor pertanahan masih menjadi substansi laporan tertinggi. Persoalan tersebut disusul laporan pada sektor kepolisian, pendidikan, kesehatan, dan kepegawaian.
Selain memaparkan penilaian pelayanan publik, Robert juga menilai Kaltara perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta reformasi tata kelola pemerintahan agar pelayanan publik semakin berkualitas dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
"Kalau tiga hal ini bisa dibenahi, saya kira daerah akan lebih siap menyambut berbagai program nasional yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, seperti Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, maupun Sekolah Rakyat," pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT