TARAKAN – KPU Tarakan memastikan pelaksanaan verifikasi administrasi data partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) berlangsung secara terbuka dengan melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tarakan sebagai pengawas.
Komisioner KPU Tarakan Asriadi mengatakan, Bawaslu Tarakan tetap diberikan akun Sipol untuk memantau proses verifikasi administrasi. Namun, akses yang dimiliki pengawas memang tidak seluas akun milik KPU karena menyesuaikan pengaturan yang tersedia dalam sistem.
"Teman-teman Bawaslu diberikan akun Sipol, hanya saja memang fiturnya terbatas. Pada saat KPU melakukan verifikasi, teman-teman Bawaslu menyaksikan langsung prosesnya. Pada prinsipnya tidak ada perbedaan pandangan dengan teman-teman Bawaslu," ujarnya, Senin (14/7).
Menurutnya, keterbatasan fitur tersebut bukan merupakan kebijakan KPU di tingkat kabupaten/kota. Seluruh pengembangan aplikasi Sipol dilakukan oleh KPU RI sehingga daerah hanya dapat menggunakan fitur yang telah disediakan.
Asriadi menjelaskan, KPU Tarakan tidak memiliki kewenangan untuk menambah maupun mengubah fitur yang tersedia dalam akun Sipol milik Bawaslu. "Ketika kami buatkan akun, fitur-fitur yang tersedia tidak bisa kami tambahkan. Itu di luar kendali KPU kabupaten/kota karena pengembangnya adalah KPU RI," katanya.
Ia menambahkan, selama pelaksanaan verifikasi administrasi Semester I Tahun 2026, KPU Tarakan tidak menemui kendala teknis yang berarti. Seluruh proses pemutakhiran data partai politik dapat berjalan sesuai jadwal sehingga hasil verifikasi administrasi berhasil diselesaikan tepat waktu.
KPU Tarakan juga berharap seluruh partai politik terus melakukan pembaruan data kepengurusan dan keanggotaan secara berkala melalui Sipol. Langkah tersebut dinilai penting agar data yang tersimpan tetap akurat dan mutakhir sehingga memudahkan proses verifikasi pada tahapan Pemilu mendatang.
"Kami berharap partai politik terus memperbarui data kepengurusan dan keanggotaan secara berkala melalui Sipol. Dengan data yang akurat dan mutakhir, proses verifikasi pada saat tahapan Pemilu nantinya diharapkan dapat berjalan lebih efektif sekaligus meminimalkan potensi persoalan administrasi, termasuk kemungkinan munculnya keanggotaan ganda," pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT