TARAKAN – Persoalan layanan penerbangan perintis di Kalimantan Utara (Kaltara) mulai mendapat perhatian serius setelah Polres Tarakan memfasilitasi forum dialog lintas instansi guna menindaklanjuti tuntutan Aliansi Mahasiswa Perbatasan Melawan, Senin (29/6).
Pertemuan yang digelar di Aula Paten Polres Tarakan itu mempertemukan pihak Bandara Juwata Tarakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, maskapai penerbangan, aparat terkait, serta tokoh masyarakat untuk membahas berbagai persoalan yang sebelumnya disuarakan mahasiswa melalui aksi demonstrasi.
Forum tersebut digelar menyusul surat dari pengelola Bandara Juwata Tarakan yang meminta kepolisian membantu memfasilitasi ruang komunikasi antara seluruh pihak terkait agar tuntutan mahasiswa dapat dibahas bersama sesuai kewenangan masing-masing.
Kapolres Tarakan AKBP Erwin Syaputra Manik mengatakan, kepolisian hadir sebagai fasilitator untuk membuka ruang dialog sekaligus menjaga situasi tetap kondusif di tengah berkembangnya aspirasi masyarakat terkait pelayanan penerbangan di wilayah perbatasan.
“Kami berkoordinasi dan menyiapkan tempat, yakni di Aula Paten Polres Tarakan. Tentunya kami juga berkoordinasi dengan Kepala Bandara terkait pihak mana saja yang akan diundang hadir dalam mencari solusi dari isi tuntutan Aliansi Mahasiswa Perbatasan,” katanya.
Menurut Kapolres, persoalan transportasi udara di daerah perbatasan menyangkut kepentingan masyarakat luas sehingga diperlukan komunikasi terbuka antarpemangku kepentingan agar solusi yang dihasilkan dapat dipahami bersama.
Ia menegaskan pihak kepolisian tidak masuk ke ranah kebijakan penerbangan, namun memastikan masyarakat memiliki ruang aman untuk menyampaikan aspirasi. Selain memfasilitasi dialog, Polres Tarakan juga menyatakan siap memberikan pelayanan dan pengamanan apabila aksi penyampaian pendapat kembali dilakukan.
“Kami dari kepolisian tentunya akan memberikan pelayanan dan pengamanan dalam pelaksanaan aksi tersebut,” ujarnya.
Meski demikian, pihaknya tetap mengimbau agar seluruh kegiatan penyampaian aspirasi dilakukan secara tertib agar tuntutan yang disampaikan dapat diterima dan ditindaklanjuti dengan baik. “Namun tetap kami imbau agar kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan dengan tertib sehingga aspirasi-aspirasi itu dapat tersampaikan dengan baik,” katanya.
Kapolres berharap forum dialog tersebut dapat menjadi jalur komunikasi yang efektif antara masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam menyelesaikan persoalan layanan penerbangan tanpa mengganggu kondusivitas daerah.
Sebelumnya, Aliansi Mahasiswa Perbatasan Melawan menggelar aksi di depan gerbang Bandara Juwata Tarakan pada 23 Juni 2026. Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa tujuh tuntutan yang menyoroti layanan penerbangan perintis, mekanisme distribusi tiket, transparansi tarif subsidi, hingga evaluasi kebijakan pelayanan penerbangan di Kalimantan Utara. (zar/jnr)
Editor : Januriansyah RT