TARAKAN - Validitas data pemilih menjadi salah satu faktor penentu kualitas penyelenggaraan pemilu. Data yang tidak akurat berpotensi memunculkan persoalan, mulai dari pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat masih tercantum dalam daftar hingga warga yang telah memenuhi syarat justru belum terdaftar sebagai pemilih.
Untuk mencegah persoalan tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tarakan melakukan uji petik Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2026 di sejumlah wilayah sebagai bagian dari pengawasan terhadap proses pembaruan data pemilih.
Saat dikonfirmasi, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Bawaslu Tarakan, A. Muh. Saifullah mengatakan, pengawasan dilakukan untuk memastikan setiap perubahan data kependudukan dapat terakomodasi dengan baik sehingga daftar pemilih yang disusun benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat di lapangan.
Uji petik dilaksanakan di Kecamatan Tarakan Timur yang meliputi Kelurahan Kampung Empat, Kampung Enam dan Pantai Amal, serta Kecamatan Tarakan Utara yang mencakup Kelurahan Juata Laut, Juata Permai dan Juata Kerikil.
"Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan proses yang sangat penting untuk menjamin tersedianya data pemilih yang valid dan akurat. Melalui uji petik ini, Bawaslu Kota Tarakan ingin memastikan bahwa setiap perubahan data kependudukan dapat terakomodasi dengan baik sehingga tidak ada warga yang kehilangan hak pilihnya pada pemilu maupun pemilihan yang akan datang. Kami juga ingin memastikan data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi faktual masyarakat sehingga kualitas daftar pemilih terus terjaga," ujarnya, Jumat (26/6).
"Dalam pelaksanaan uji petik, petugas kami melakukan pencocokan data pemilih secara langsung dengan kondisi di lapangan. Petugas memverifikasi identitas pemilih, memastikan keberadaan warga yang terdaftar, sekaligus mengidentifikasi adanya perubahan status kependudukan, seperti warga yang pindah domisili, meninggal dunia, maupun pemilih pemula yang telah memenuhi syarat namun belum masuk dalam daftar pemilih," terangnya.
Menurut Saifullah, pengawasan tersebut tidak hanya bertujuan menemukan potensi permasalahan dalam daftar pemilih, tetapi juga menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pemilu untuk terus memperbaiki kualitas data pemilih secara berkelanjutan. Dengan data yang selalu diperbarui, potensi sengketa maupun persoalan administratif pada tahapan pemilu dapat diminimalkan sejak dini.
"Keberhasilan pemutakhiran data pemilih tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu. Pemerintah daerah melalui instansi yang menangani administrasi kependudukan serta masyarakat juga memiliki peran penting dalam melaporkan setiap perubahan data agar segera ditindaklanjuti dalam proses pemutakhiran," tuturnya.
Ia menegaskan akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala di seluruh wilayah Kota Tarakan. Melalui pengawasan tersebut, pihaknya berharap daftar pemilih yang dihasilkan semakin akurat, mutakhir, komprehensif, serta mampu menjadi dasar penyelenggaraan pemilu yang demokratis, berintegritas, dan memberikan kepastian atas hak konstitusional setiap warga negara.
"Ketika ada perubahan data kependudukan, seluruh informasi tersebut harus segera diperbarui agar kualitas daftar pemilih tetap terjaga. Pada akhirnya, tujuan kami sederhana, yakni memastikan tidak ada satu pun warga yang memenuhi syarat kehilangan hak pilihnya hanya karena persoalan administrasi kependudukan," pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT