TARAKAN - Maraknya penolakan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah, membuat sebagian masyarakat di berbagai daerah yang mendukung program tersebut turun ke jalan agar program MBG tidak dihentikan.
Hal tersebut tak terkecuali di Kota Tarakan. Sebagian kecil masyarakat menilai, program MBG menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
Sekitar 300 masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Kota Tarakan, Kamis (25/6) pagi turun ke jalan untuk memberikan dukungan terhadap program nasional tersebut. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan delapan poin pernyataan sikap yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta DPR RI.
Aspirasi tersebut dibacakan langsung oleh Koordinator Aksi Aliansi Masyarakat Peduli Kota Tarakan, Setiawan, dan diterima anggota DPRD Tarakan yang menemui para peserta aksi. Di hadapan massa dan perwakilan legislatif, Setiawan menegaskan bahwa pernyataan sikap yang disampaikan merupakan hasil kesepakatan berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam aliansi. Menurutnya, program MBG merupakan kebijakan yang perlu mendapat dukungan bersama karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kelompok rentan.
“Aliansi Masyarakat Peduli Kota Tarakan menyatakan dukungan penuh kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dalam melaksanakan Program MBG. Pertama alasannya karena ini ada kebijakan strategis meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan gizi bagi jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Pada poin kedua, aliansi mendesak pemerintah untuk terus menjamin keberlanjutan dan perluasan cakupan program MBG agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan. Mereka menilai program tersebut tidak hanya menyasar peserta didik, tetapi juga harus memberikan perhatian kepada kelompok rentan lainnya seperti ibu hamil, ibu menyusui, serta masyarakat yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi.
"Poin ketiga, kami meminta agar pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pedagang, petani, peternak, nelayan, tenaga pendidik hingga kader posyandu menjadi bagian penting dalam rantai pelaksanaan program MBG. Menurut kami, keberadaan kelompok-kelompok tersebut harus mendapat perlindungan, pemberdayaan, dan kepastian hukum sehingga mampu berkontribusi sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari program nasional tersebut," terangnya.
Selanjutnya pada pada poin keempat, pihaknya menyatakan dukungan terhadap langkah efisiensi anggaran negara yang dilakukan pemerintah, namun kebijakan tersebut tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan dan pemenuhan gizi bagi para penerima manfaat. Pihaknya menilai kualitas makanan dan standar gizi harus tetap menjadi prioritas utama agar tujuan program dalam menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas dapat tercapai.
"Poin kelima, kami menekankan pentingnya pemanfaatan potensi daerah dalam mendukung keberhasilan program MBG. Kami mendorong penggunaan bahan pangan lokal secara maksimal dan penyerapan tenaga kerja lokal sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat," tukasnya.
Lebih lanjut, aliansi juga meminta adanya kepastian kebijakan dan tata kelola program yang transparan. Dalam poin keenam, mereka mendesak pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional (BGN), serta seluruh pihak terkait untuk membangun koordinasi yang kuat agar pelaksanaan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.Menurut mereka, koordinasi yang baik akan menjadi faktor penting dalam menghindari berbagai kendala di lapangan sekaligus memastikan manfaat program benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
"Poin ketujuh, kami secara tegas menyatakan penolakan terhadap segala bentuk politisasi, penyebaran informasi yang menyesatkan, maupun tindakan yang dapat menghambat jalannya program MBG," katanya.
Dikatakannya, pihaknya menilai program tersebut merupakan kebijakan nasional yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas sehingga harus dijaga dari berbagai kepentingan yang berpotensi mengganggu pelaksanaannya.
"Pada poin terakhir, kami meyakini keberhasilan program MBG hanya dapat dicapai melalui semangat gotong royong dan kolaborasi seluruh elemen bangsa. Sehingga kami mengajak pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, lembaga pendidikan, hingga berbagai organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama mengawal dan mendukung pelaksanaan program tersebut agar mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas generasi Indonesia di masa depan," urainya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT