TARAKAN – Persoalan tiket pesawat perintis kembali memicu protes di Kalimantan Utara. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Perbatasan Melawan menggelar aksi demonstrasi di depan gerbang Bandara Juwata Tarakan, Selasa (23/6).
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti sulitnya akses transportasi udara bagi masyarakat perbatasan, mulai dari keterbatasan rute penerbangan, mekanisme distribusi tiket, hingga transparansi tarif subsidi.
Aksi diikuti sekitar 35 peserta dari sejumlah organisasi mahasiswa, seperti GMKI Tarakan, PMDLKT, PGMDL, BELPAB, dan PMKT-KT. Massa membawa poster, spanduk, mobil pikap, serta pengeras suara untuk menyampaikan tuntutan.
Tulisan bernada kritik tampak menghiasi poster aksi, di antaranya “Kami Bukan Anak Tiri”, “Solidaritas for Perbatasan”, dan “Awas Mata Rakyat Mengintai Praktek Kotor”.
Koordinator aksi, Michael Jama menilai, layanan penerbangan perintis yang seharusnya membantu masyarakat perbatasan justru masih menyisakan banyak persoalan di lapangan.
“Transportasi udara di wilayah perbatasan bukan kebutuhan sekunder, tetapi kebutuhan utama masyarakat. Karena itu pelayanan harus jelas, terbuka, dan mudah diakses,” kata Michael.
Mahasiswa secara khusus menyoroti sistem pembelian tiket yang disebut masih menggunakan mekanisme undian. Mereka meminta pemerintah mengevaluasi sistem tersebut karena dianggap tidak memberikan kepastian kepada masyarakat yang hendak bepergian.
Selain meminta penambahan rute penerbangan perintis, massa juga mendesak adanya keterbukaan terkait tarif tiket subsidi yang telah ditetapkan pemerintah.
Menurut mereka, masyarakat perlu mengetahui secara jelas komponen harga tiket agar tidak menimbulkan kecurigaan maupun keresahan.
Tak hanya itu, mahasiswa meminta pemerintah membuka kanal pengaduan resmi bagi masyarakat pengguna jasa penerbangan agar keluhan terkait pelayanan dapat ditindaklanjuti secara langsung.
Dalam tuntutannya, Aliansi Mahasiswa Perbatasan Melawan juga mendesak Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara menyesuaikan kembali tarif tiket pesawat perintis sesuai ketentuan awal.
Mereka turut meminta PT Susi Air mengevaluasi kebijakan pemotongan dana tiket bagi calon penumpang yang batal berangkat karena alasan kesehatan maupun kondisi tertentu yang tidak dapat dihindari.
“Kebijakan pelayanan harus mempertimbangkan sisi kemanusiaan, terutama bagi masyarakat yang mengalami kondisi darurat,” tegas Michael.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan mendapat perhatian pengguna jalan di sekitar kawasan bandara. Mahasiswa memastikan akan terus mengawal isu transportasi udara di wilayah perbatasan hingga ada respons konkret dari pemerintah dan pihak terkait. (zar/jnr)
Editor : Januriansyah RT