0 Kaltara Adv Balikpapan Berau Berita Kontrak Bulungan Catatan Daerah Event Film & Drama Gadget Hukum & Kriminal Kaltim Kesehatan Lapsus Malinau Nasional Nunukan Olahraga Opini Pemerintahan Pola Hidup Politik Radar Nusantara Selebritis Tana Tidung Tarakan Teknologi Wisata & Kuliner Zodiak

Distribusi hingga Ketersediaan Pupuk di Kaltara Masih Dikeluhkan

Eliazar Simon • Senin, 22 Juni 2026 | 20:51 WIB
Anggota DPR RI Komisi IV Hasan Saleh. ELIAZAR/RADAR TARAKAN 
Anggota DPR RI Komisi IV Hasan Saleh. ELIAZAR/RADAR TARAKAN 

TARAKAN – Persoalan pupuk menjadi salah satu isu yang paling banyak disampaikan masyarakat dalam pembahasan pengembangan sektor pangan dan ekonomi biru di Kalimantan Utara (Kaltara). Kondisi tersebut bahkan di luar perkiraan Anggota DPR RI Komisi IV Hasan Saleh yang mengaku menerima banyak keluhan mengenai distribusi maupun ketersediaan pupuk.

"Saya tidak menyangka pupuk juga menjadi persoalan yang cukup banyak disampaikan. Ini menjadi catatan dan nanti akan kita lihat langkah apa yang bisa didorong untuk penyelesaiannya," ujarnya.

Hasan mengatakan, seluruh persoalan yang disampaikan masyarakat, termasuk masalah pupuk, akan dihimpun sebagai bahan pembahasan bersama kementerian terkait. Ia memastikan aspirasi tersebut tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi akan diperjuangkan dalam pembahasan kebijakan di tingkat nasional.

Menurutnya, sebelum kegiatan berlangsung pihaknya telah mengumpulkan data mengenai berbagai persoalan yang berkembang di Kaltara. Langkah itu dilakukan agar usulan yang dibawa ke pemerintah pusat memiliki dasar yang kuat.

Selain persoalan pupuk, Hasan juga mencermati berbagai hambatan regulasi yang dinilai menghambat sektor pertanian, perikanan, dan kelautan. Ia menilai sejumlah aturan perlu dievaluasi agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Hasan berharap pemerintah daerah terus menjaga komitmen dalam menjalankan program yang telah direncanakan. Ia juga membuka ruang komunikasi melalui rumah aspirasi dan tim pendamping sehingga masyarakat dapat menyampaikan berbagai persoalan kapan saja tanpa harus menunggu kegiatan resmi.

Menurutnya, kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, DPR RI, dan kementerian menjadi kunci dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang selama ini menghambat pengembangan sektor pangan dan ekonomi biru di Kaltara. (zar/jnr)

Editor : Januriansyah RT
#kaltara #petani #petambak #pupuk #nelayan