TARAKAN - Meski stok bahan bakar minyak (BBM) di Kalimantan Utara (Kaltara) disebut berada di atas kebutuhan normal, namun persoalan distribusi dinilai masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi.
Anggota DPD-RI, Hasan Basri mengatakan, sejauh ini ia menilai pengawasan distribusi BBM yang belum optimal, berpotensi menyebabkan antrean panjang dan ketimpangan harga BBM di sejumlah wilayah.
Ia menjelaskan, secara aturan harga BBM yang dijual melalui agen resmi tidak diperbolehkan melebihi ketentuan yang telah ditetapkan. Namun, praktik penjualan BBM secara eceran menggunakan botol masih menjadi tantangan tersendiri. Selain jumlah pengecer yang cukup banyak, kondisi geografis di sejumlah daerah juga membuat pengawasan menjadi tidak mudah dilakukan.
“Kalau dijual melalui agen resmi tentu tidak boleh menaikkan harga. Tetapi yang sering berubah harga itu di tingkat pengecer yang menjual secara botolan. Itu memang sulit diberantas karena jumlahnya tidak sedikit dan kondisi medan di daerah tertentu juga cukup sulit,” ujarnya, Kamis (11/6).
Ia menilai persoalan distribusi BBM tidak hanya bergantung pada banyaknya stok yang tersedia. Menurutnya, pengawasan yang tidak berjalan optimal justru dapat menyebabkan antrean panjang tetap terjadi meskipun pasokan dalam kondisi mencukupi. Pria yang akrab disapa HB tersebut mengungkapkan, berdasarkan diskusi yang pernah dilakukannya dengan pihak Pertamina, stok BBM di Kaltara disebut berada di atas kebutuhan normal daerah. Oleh karena itu, ia menilai pengawasan distribusi harus diperkuat agar pasokan yang tersedia benar-benar dapat dinikmati masyarakat.
“Waktu saya berdiskusi dengan pihak Pertamina, mereka menyampaikan stok kita bahkan melebihi kebutuhan, hampir sekitar 10 persen. Tetapi persoalan utama bukan hanya soal stok yang banyak, melainkan bagaimana pengawasannya,” katanya.
Menurutnya, pengawasan yang lemah dapat membuka ruang terjadinya penyimpangan distribusi. Karena itu, ia mendorong adanya penindakan tegas dari pihak terkait, termasuk aparat keamanan, terhadap praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
“Kalau pengawasannya tidak baik, mau stok sebanyak apa pun antrean tetap bisa panjang. Karena itu perlu ada pengawasan dan penindakan tegas dari pihak terkait, termasuk aparat keamanan, terhadap praktik-praktik yang merugikan masyarakat,” tegasnya.
Meski tidak dapat memastikan secara langsung kondisi suplai BBM karena menjadi kewenangan pemerintah dan Pertamina, Hasan memastikan akan terus mengawal ketersediaan pasokan energi di Kaltara. Menurutnya, kebutuhan BBM masyarakat, khususnya di wilayah terpencil, serta bagi petani dan nelayan harus tetap menjadi perhatian.
“Kita akan terus mengawal agar suplai BBM di Kaltara tetap tercukupi dan terpenuhi untuk kepentingan masyarakat, terutama masyarakat yang sangat membutuhkan seperti petani, nelayan, maupun masyarakat di daerah-daerah terpencil,” pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT