TARAKAN – Kecepatan menjadi faktor krusial dalam sistem peringatan dini bencana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Tarakan memastikan informasi awal terkait potensi tsunami harus dapat disampaikan kepada masyarakat hanya dalam hitungan menit setelah gempa bumi terjadi.
Kepala Stasiun BMKG Tarakan, Muhammad Sulam Khilmi mengatakan, standar operasional BMKG mengharuskan informasi awal gempa dan potensi tsunami diterbitkan secepat mungkin. Langkah tersebut bertujuan memberi waktu bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan antisipasi apabila muncul ancaman bencana susulan.
“Standar BMKG, ketika terjadi gempa bumi, dalam satu hingga tiga menit kami sudah harus mengeluarkan informasi apakah gempa tersebut berpotensi tsunami atau tidak,” ujar Khilmi kepada Radar Tarakan, Selasa (9/6).
Menurutnya, kecepatan penyampaian informasi menjadi bagian penting dalam upaya mitigasi bencana. Data yang diterima BMKG dari berbagai perangkat pemantauan langsung dianalisis untuk menentukan karakteristik gempa serta potensi dampak yang dapat ditimbulkan.
Selain mengandalkan sensor kegempaan, BMKG juga memanfaatkan berbagai perangkat pendukung lain untuk memperkuat sistem peringatan dini tsunami. Salah satunya melalui kerja sama dengan Dinas Navigasi yang memiliki buoy atau alat pemantau gelombang laut di sejumlah wilayah perairan Indonesia.
“Untuk pemantauan tsunami kami bekerja sama dengan Disnav yang memiliki buoy di berbagai wilayah. Saat ada kejadian gempa, data dari alat tersebut dapat membantu kami melakukan verifikasi terhadap perubahan gelombang laut,” katanya.
Khilmi menjelaskan, proses verifikasi sangat diperlukan untuk memastikan apakah gempa yang terjadi benar-benar memicu perubahan muka air laut yang berpotensi membahayakan wilayah pesisir. Hasil analisis tersebut kemudian menjadi dasar dalam penyampaian informasi resmi kepada masyarakat.
Ia menambahkan, meski Kalimantan Utara tergolong wilayah dengan aktivitas kegempaan yang relatif rendah dibandingkan daerah lain di Indonesia, kesiapsiagaan tetap harus menjadi perhatian bersama. Apalagi sebagian wilayah Kaltara berada di kawasan pesisir yang berhadapan langsung dengan laut.
“Kalau melihat peta kejadian gempa nasional, Kalimantan memang termasuk wilayah dengan frekuensi paling rendah. Namun bukan berarti kita tidak perlu waspada. Kesiapsiagaan tetap harus dilakukan karena bencana bisa terjadi kapan saja,” tegasnya.
Menurut Khilmi, keberhasilan mitigasi bencana tidak hanya bergantung pada teknologi pemantauan yang dimiliki BMKG, tetapi juga pada kesiapan pemerintah daerah dan masyarakat dalam merespons setiap informasi yang disampaikan. Karena itu, edukasi kebencanaan dan pemahaman terhadap jalur evakuasi tetap perlu ditingkatkan.
“Informasi yang kami keluarkan hanya akan efektif jika masyarakat memahami apa yang harus dilakukan setelah menerima peringatan tersebut. Jadi kesiapsiagaan harus berjalan beriringan dengan sistem peringatan dini,” pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT