TARAKAN – Kabupaten Nunukan gagal memperoleh persetujuan program pembangunan jaringan irigasi tahun 2026 meskipun memiliki potensi pengembangan lahan pertanian yang sangat besar.
Ketidaklengkapan dokumen menjadi penyebab utama hilangnya peluang mendapatkan dukungan anggaran pemerintah pusat untuk kawasan pertanian yang diproyeksikan mencapai 1.300 hektare.
Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan V Tanjung Selor mengungkapkan Kabupaten Nunukan menjadi satu-satunya daerah di Kalimantan Utara yang tidak berhasil meloloskan usulan pembangunan jaringan irigasi pada seleksi nasional tahun 2026. Padahal, wilayah tersebut memiliki potensi pengembangan pertanian yang cukup besar.
Kepala BWS Kalimantan V Tanjung Selor, Mustafa S.ST., M.T., mengatakan peluang tersebut gagal dimanfaatkan karena dokumen dan persyaratan yang diminta pemerintah pusat tidak dilengkapi secara menyeluruh.
"Sayang sekali untuk Nunukan. Potensinya sangat besar, tetapi dokumen yang dipersyaratkan tidak lengkap sehingga tidak bisa disetujui," ujarnya.
Menurut Mustafa, pemerintah pusat kini menerapkan seleksi yang lebih ketat terhadap seluruh usulan pembangunan irigasi dari daerah. Kesiapan administrasi, legalitas lahan, desain teknis, hingga komitmen pemerintah daerah menjadi faktor utama dalam proses penilaian.
Sementara Nunukan gagal, beberapa daerah lain di Kaltara justru berhasil mendapatkan alokasi program. Kabupaten Tana Tidung meloloskan tiga kegiatan, Kota Tarakan satu kegiatan melalui DI Juwata Laut, Kabupaten Bulungan dua kegiatan, dan Kabupaten Malinau satu kegiatan.
Mustafa menilai kondisi tersebut harus menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah agar lebih serius mempersiapkan seluruh persyaratan sebelum mengusulkan program kepada pemerintah pusat.
Ia menegaskan program pembangunan irigasi merupakan peluang strategis karena seluruh pendanaannya berasal dari APBN dan nantinya aset yang dibangun akan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dimanfaatkan masyarakat.
"Ini anggaran pusat yang masuk ke daerah. Karena itu kesiapan daerah menjadi kunci utama agar peluang mendapatkan program pembangunan tidak terlewat," tegasnya.
Melalui evaluasi tersebut, BWS berharap seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kaltara dapat meningkatkan kualitas usulan sehingga lebih banyak program infrastruktur pertanian yang dapat direalisasikan pada tahun-tahun mendatang. (zar/jnr)
Editor : Januriansyah RT