TARAKAN – Sejumlah daerah di Kalimantan Utara (Kaltara) berhasil mengamankan program pembangunan jaringan irigasi tahun 2026 dari pemerintah pusat. Dari hasil verifikasi nasional yang telah rampung, Kota Tarakan dan Kabupaten Tana Tidung menjadi daerah dengan capaian terbaik, sementara beberapa daerah lainnya masih terkendala kesiapan dokumen dan persyaratan teknis.
Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan V Tanjung Selor memastikan sejumlah usulan pembangunan Daerah Irigasi (DI) di Kalimantan Utara memperoleh persetujuan pemerintah pusat dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional.
Kepala BWS Kalimantan V Tanjung Selor, Mustafa S.ST., M.T., mengatakan, hasil verifikasi nasional menunjukkan Kabupaten Tana Tidung menjadi daerah dengan jumlah usulan terbanyak yang disetujui, yakni tiga kegiatan dari empat usulan yang diajukan dengan cakupan layanan sekitar 178 hektare.
Sementara itu, Kota Tarakan berhasil meloloskan satu kegiatan strategis berupa pembangunan Daerah Irigasi Juwata Laut yang akan melayani kawasan sawah seluas 202 hektare. Luasan tersebut berpotensi bertambah seiring rencana pengembangan cetak sawah baru lebih dari 150 hektare pada tahun ini.
"Tarakan mengusulkan dua kegiatan dan satu yang disetujui, yakni Daerah Irigasi Juwata Laut karena seluruh persyaratan yang diminta pemerintah pusat terpenuhi," ujar Mustafa.
Di Kabupaten Bulungan, dua dari lima usulan berhasil mendapatkan persetujuan. Sedangkan Kabupaten Malinau hanya meloloskan satu usulan dari empat yang diajukan, dengan cakupan layanan sekitar 20 hektare di wilayah Pulau Sapi.
Mustafa menjelaskan proses seleksi tahun 2026 berlangsung lebih kompetitif dibanding tahun-tahun sebelumnya karena tingginya jumlah proposal yang masuk dari seluruh Indonesia.
Karena itu, pemerintah pusat hanya menyetujui usulan yang dinilai benar-benar siap, baik dari aspek administrasi, kesiapan lahan, desain teknis, maupun dukungan pemerintah daerah.
Menurutnya, hasil verifikasi nasional tersebut menjadi peluang besar bagi Kaltara untuk memperkuat infrastruktur pertanian sekaligus meningkatkan produktivitas lahan sawah yang selama ini masih terkendala keterbatasan jaringan irigasi.
Saat ini pemerintah pusat masih melakukan sinkronisasi bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Bappenas sebelum program masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
"Targetnya pertengahan tahun sudah mulai masuk tahapan pelaksanaan setelah seluruh proses penganggaran selesai," katanya. (zar/jnr)
Editor : Januriansyah RT