TARAKAN – Berbagai kebijakan yang ditempuh pemerintah dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, dinilai belum sepenuhnya mampu meredam tekanan terhadap mata uang nasional. Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya faktor lain di luar aspek ekonomi yang turut memengaruhi pergerakan rupiah.
Akademisi Universitas Borneo Tarakan (UBT), Dr. Margiyono, S.E., M.Si., mengatakan, pemerintah saat ini telah menjalankan kombinasi kebijakan moneter dan fiskal untuk memperkuat fundamental ekonomi nasional.
Selain kebijakan moneter, pemerintah juga menjalankan berbagai langkah fiskal yang ditujukan untuk memperkuat fundamental ekonomi nasional. Salah satunya melalui penataan tata kelola ekspor sumber daya alam dan optimalisasi devisa hasil ekspor agar lebih banyak tersimpan dan beredar di dalam negeri.
“Selama ini sebagian komoditas ekspor Indonesia diduga masih melalui negara perantara sebelum sampai ke negara tujuan akhir. Praktik ini memungkinkan membuat nilai transaksi yang tercatat dalam perdagangan Indonesia menjadi lebih rendah dibandingkan nilai sebenarnya di pasar internasional,” ujarnya, Selasa (9/6).
Menurutnya, pemerintah kini berupaya memperbaiki pola perdagangan tersebut dengan mendorong ekspor dilakukan lebih langsung ke negara tujuan sehingga nilai ekspor yang tercatat dapat lebih optimal dan devisa hasil ekspor lebih banyak masuk ke Indonesia.
“Sekarang pemerintah berupaya menata pola itu sehingga ekspor dilakukan lebih langsung ke negara tujuan. Tujuannya agar nilai ekspor yang tercatat lebih optimal dan devisa hasil ekspor bisa lebih banyak masuk ke Indonesia. Secara teori kebijakan seperti ini juga akan memperkuat rupiah karena meningkatkan kebutuhan terhadap mata uang domestik,” jelasnya.
Meski berbagai instrumen ekonomi telah dijalankan, tekanan terhadap rupiah masih terus terjadi. Kondisi itu membuatnya menilai terdapat kemungkinan adanya faktor non-ekonomi yang ikut memengaruhi pergerakan nilai tukar.
“Kalau saya melihat, pelemahan rupiah ini tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi. Saya menduga ada faktor-faktor non-ekonomi yang juga ikut memengaruhi. Berbagai instrumen ekonomi yang sifatnya murni pasar sebenarnya sudah dilakukan, tetapi hasilnya belum sesuai harapan,” urainya.
Kendati demikian, ia menegaskan belum dapat menyimpulkan secara pasti faktor non-ekonomi yang dimaksud. Menurutnya, dinamika hubungan antarnegara, kepentingan perdagangan global hingga persaingan ekonomi internasional dapat menjadi variabel yang turut memengaruhi pergerakan nilai tukar suatu negara.
Meski memberikan tekanan bagi masyarakat yang bergantung pada barang impor, pelemahan rupiah tidak selalu berdampak negatif bagi seluruh sektor. Bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang ekspor, kondisi tersebut justru dapat meningkatkan nilai penerimaan ketika hasil penjualan dalam mata uang asing dikonversi ke rupiah.
Kondisi itu dinilai dapat menjadi peluang bagi Kalimantan Utara (Kaltara) yang memiliki sejumlah komoditas unggulan di sektor perkebunan, perikanan, dan sumber daya alam lainnya yang berorientasi ekspor.
“Kalau untuk eksportir, pelemahan rupiah bisa menjadi insentif karena nilai ekspor yang diterima dalam dolar akan lebih besar saat dikonversi ke rupiah. Namun manfaat itu tentu lebih banyak dirasakan sektor yang memang menjual produknya ke pasar internasional,” katanya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan utama saat ini adalah menjaga agar kenaikan harga barang impor tidak semakin membebani masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan. Sebab, apabila pelemahan rupiah berlangsung dalam waktu yang lama, tekanan terhadap daya beli masyarakat berpotensi semakin besar.
“Kita harus optimistis bahwa dengan kombinasi kebijakan fiskal melalui penataan sumber daya alam dan kebijakan moneter melalui kenaikan suku bunga, rupiah bisa kembali lebih kuat dan stabil. Stabilitas nilai tukar sangat penting karena bukan hanya menjaga inflasi, tetapi juga melindungi daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk di Kaltara,” tuturnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT