TARAKAN - Adanya isu dugaan berhentinya beroperasi sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Tarakan yang tersebar di media sosial menuai perhatian besar masyarakat. Pasalnya berhentinya operasional tersebut diduga lantaran terlambatnya pencairan pembayaran pada SPPG. Alhasil keterlambatan tersebut berdampak pada diberhentikannya distribusi MBG ke sekolah.
Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Simon Patino mengatakan, belum mengetahui kronologi berhenti beroperasinya sejumlah SPPG. Namun demikian, ia menyayangkan kondisi tersebut harus terjadi. Menurutnya, program MBG merupakan salah satu program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya anak-anak yang menjadi penerima manfaat. Karena itu, penghentian operasional sejumlah SPPG perlu segera mendapat perhatian dari pihak terkait.
"Saya juga mendengar tapi saya belum mengetahui secara pasti penyebabnya. Kalau terhenti yang menjadi perhatian tentu masyarakat penerima manfaat. Jangan sampai pelayanan berhenti terlalu lama karena yang terdampak adalah anak-anak dan kelompok yang memang menjadi sasaran program ini," ujarnya, Selasa (8/6).
Ia menegaskan dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil koordinator wilayah Tarakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Menurutnya, pembayaran merupakan hal terpenting dalam pelaksanaan MBG. Mengingat kata dia, pembayaran tersebut akan kembali diputar SPPG untuk memenuhi kebutuhan paket MBG berikutnya.
"Pembayaran ini menjadi bagian terpenting karena ini menjadi penggerak operasional. Kalau terlambat tentu membuat SPPG kesulitan dalam memenuhi kebutuhan operasional. Kami berharap tidak ada kendala yang menyebabkan penghentian operasional dapat segera diselesaikan, baik yang berkaitan dengan keterlambatan dana operasional maupun persoalan fasilitas yang belum memenuhi standar," katanya.
Sementara itu, salah satu Guru Sekolah Dasar Negeri di Kelurahan Karang Anyar yang tidak bersedia disebutkan namanya mengakui jika sejak Senin (7/6) MBG tidak berjalan. Sehingga tidak berjalannya MBG membuat siswa mempertanyakan menu yang biasa mereka terima. Kendati demikian, sekolah tidak dapat berbuat banyak lantaran hanya menerima program tersebut.
"Kasihan anak-anak, biasanya mereka dapat makan tiba-tiba makannya tidak datang. Masalah lain kantin sudah tutup, mereka mau belanja di mana, ada juga siswa yang sejak MBG berjalan tidak diberi jajan lagi. Pas MBG tidak jalan mereka lapar, mau belanja mereka sudah tidak diberi jajan. Jangan sampai ketidakpastian ini mengorbankan anak-anak. Saya juga tidak tegak melihat mereka belajar dalam kondisi lapar," tukasnya.
"Kami tidak bisa menceritakan lebih banyak soal MBG karena ini program unggulan pemerintah. Tapi di suatu sisi kami juga harus memikirkan nasib anak didik kami yang butuh kepastian. kalau memang MBG tidak lanjut, bisa diberi kepastian supaya orang tua mereka bisa memberikan mereka uang jajan dan kantin sekolah bisa dibuka kembali seperti dulu," jelasnya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Tarakan, Dewi Triadiah tidak merespon konfirmasi baik secara langsung maupun melalui via telepon. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT