TARAKAN - Plt Wali Kota Tarakan, Ibnu Saud Is menegaskan berbagai rekomendasi yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) akan menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Tarakan dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
Hal itu disampaikan Ibnu Saud usai Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Opini tersebut diumumkan dalam kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang digelar di Kantor BPK Perwakilan Kaltara, beberapa waktu yang lalu.
Dalam sambutannya, Ibnu Saud menyampaikan apresiasi kepada BPK yang telah melaksanakan pemeriksaan secara objektif dan memberikan berbagai catatan serta masukan kepada pemerintah daerah. Menurutnya, hasil pemeriksaan tidak hanya dimaknai sebagai penilaian terhadap laporan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan penyelenggaraan pemerintahan.
“Catatan dan rekomendasi yang diberikan akan menjadi bahan evaluasi mendalam bagi Pemerintah Kota Tarakan untuk segera membenahi berbagai kekurangan yang masih ada,” ujarnya, Sabtu (6/6).
Ia menilai berbagai koreksi yang disampaikan BPK merupakan bagian penting dalam upaya memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal pemerintah daerah. Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah diminta serius menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan.
Ibnu Saud mengatakan, raihan opini WTP harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, bukan sekadar capaian administratif yang dirayakan setiap tahun. “Berbagai catatan yang diberikan tentu akan kami tindak lanjuti. Ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar semakin baik, transparan dan akuntabel,” katanya.
Lebih lanjut, ia berharap hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi pijakan bagi Pemerintah Kota Tarakan untuk memperkuat kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP harus dibarengi dengan upaya berkelanjutan dalam memperbaiki sistem kerja pemerintahan sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Masukan yang diberikan BPK sangat penting bagi kami. Karena itu akan menjadi perhatian bersama agar pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin berkualitas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT