TARAKAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tarakan membuka layanan helpdesk untuk mendampingi partai politik (parpol) selama proses pemutakhiran data melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Layanan tersebut disiapkan untuk mengantisipasi berbagai kendala teknis maupun administrasi yang berpotensi muncul selama tahapan berlangsung.
Komisioner KPU Tarakan, Asriadi mengatakan, helpdesk dapat dimanfaatkan seluruh partai politik apabila mengalami kesulitan saat melakukan pembaruan data. Pendampingan diberikan mulai dari penggunaan sistem hingga persoalan administrasi yang berkaitan dengan pemutakhiran data.
“Kalau ada kendala biasanya berkaitan dengan server atau sistem SIPOL. Namun sampai hari ini belum ada laporan yang masuk ke kami,” katanya, Sabtu (6/6).
Ia menjelaskan, tahapan pemutakhiran data partai politik semester pertama tahun 2026 masih berlangsung sehingga KPU Tarakan belum dapat memastikan jumlah partai politik yang telah menyelesaikan maupun yang masih melakukan pembaruan data.
“Hingga saat ini kami belum bisa memastikan jumlah partai politik yang sudah melakukan pemutakhiran ataupun yang masih sementara melakukan pemutakhiran karena tahapannya masih berlangsung,” ujarnya.
Menurut Asriadi, pemutakhiran data secara berkala penting dilakukan karena akan memudahkan partai politik saat memasuki tahapan verifikasi Pemilu 2029. Dengan data yang selalu diperbarui, partai politik tidak perlu melakukan penyesuaian dalam jumlah besar menjelang verifikasi.
“Kalau data terus diperbarui dari sekarang, maka saat memasuki tahapan verifikasi nanti partai politik tidak perlu melakukan penyesuaian besar-besaran. Data mereka sudah siap karena diperbarui secara berkala,” tegasnya.
Ia menambahkan, salah satu persoalan yang sering ditemukan menjelang verifikasi adalah adanya perubahan data kepengurusan, keanggotaan maupun sekretariat yang belum tercatat dalam sistem. Kondisi tersebut kerap menyulitkan proses penyesuaian karena harus dilakukan dalam waktu yang terbatas.
Meski demikian, KPU Tarakan menilai tingkat kepatuhan partai politik di daerah tersebut masih cukup baik. Namun, kepatuhan tidak dapat diukur hanya dari banyak atau sedikitnya perubahan data yang dilakukan.
“Karena tidak semua partai politik mengalami perubahan kepengurusan, keanggotaan ataupun perpindahan sekretariat dalam satu periode tertentu,” urainya.
Asriadi menegaskan, partai politik yang tidak melakukan perubahan data belum tentu tidak patuh karena bisa saja memang tidak terdapat perubahan yang perlu diperbarui. “Kalau memang tidak ada perubahan ketua, tidak ada anggota yang masuk atau keluar, maupun perubahan sekretariat, tentu tidak ada yang perlu diperbarui. Jadi tidak bisa langsung dinilai tidak patuh hanya karena tidak melakukan perubahan data,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyebut hasil verifikasi pemutakhiran data semester pertama tahun 2026 belum dapat dipublikasikan karena prosesnya masih berlangsung. Namun berdasarkan hasil verifikasi tahun 2025, seluruh partai politik di Tarakan masih memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk terkait keterwakilan perempuan dalam kepengurusan.
“Kalau untuk keterwakilan perempuan, berdasarkan hasil verifikasi sebelumnya pada tahun 2025 masih memenuhi ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk hasil verifikasi tahun 2026 belum bisa kami sampaikan karena saat ini masih dalam tahapan pemutakhiran data partai politik,” pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT