TARAKAN – Upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan di Kalimantan Utara (Kaltara) menunjukkan hasil nyata. Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan V Tanjung Selor berhasil menuntaskan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi seluas 12.035 hektare sepanjang 2025.
Program yang merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersebut menjadi salah satu penopang utama peningkatan produktivitas sektor pertanian di Bumi Benuanta.
Kepala BWS Kalimantan V Tanjung Selor, Mustafa S.ST., M.T., mengatakan, seluruh pekerjaan yang masuk dalam program ketahanan pangan nasional maupun kegiatan reguler telah selesai sesuai target.
“Kalau kita gabungkan seluruh kegiatan, baik yang masuk program ketahanan pangan maupun kegiatan reguler, total luasan yang sudah ditangani mencapai 12.035 hektare dan semuanya sudah selesai dikerjakan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, program ketahanan pangan dilaksanakan dalam beberapa tahapan. Tahap pertama mencakup rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi seluas 1.886 hektare. Tahap kedua menjadi yang terbesar dengan cakupan 6.243 hektare, disusul tahap ketiga seluas 195 hektare dan pekerjaan tambahan seluas 858 hektare.
Menurut Mustafa, keberadaan infrastruktur irigasi tersebut menjadi fondasi penting dalam mendukung target swasembada pangan nasional. Dengan jaringan irigasi yang lebih baik, petani kini memiliki akses air yang lebih terjamin untuk kebutuhan budidaya pertanian.
Peningkatan layanan irigasi juga diharapkan mampu meningkatkan indeks pertanaman dan produktivitas lahan pertanian di sejumlah sentra pangan Kaltara.
“Di beberapa lokasi yang sebelumnya mengalami kesulitan air, sekarang sudah bisa mengatur sendiri distribusi air melalui pintu-pintu air yang dibangun,” katanya.
Selain mendukung produksi pangan, pembangunan irigasi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Ketersediaan air yang lebih stabil memungkinkan petani meningkatkan hasil panen sekaligus mengurangi risiko gagal panen akibat kekeringan.
Mustafa menegaskan, setelah masa pemeliharaan selesai, seluruh aset infrastruktur irigasi akan diserahkan kepada pemerintah daerah agar dapat dikelola dan dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat.
“Harapannya, infrastruktur yang sudah dibangun ini bisa terus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah,” pungkasnya. (zar/jnr)
Editor : Januriansyah RT