TARAKAN - Adanya polemik dugaan pembubaran kegiatan nonton bareng film dokumenter di Kota Tarakan terus memicu gelombang protes dari kalangan mahasiswa. Terbaru, pada Senin (25/5) puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan turun ke jalan dan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Tarakan.
Aksi tersebut menuntut Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan melakukan pencopotan Lurah Kampung Enam serta Direktur PDAM Tirta Alam Tarakan yang dinilai ikut terlibat dalam polemik tersebut. Aksi mahasiswa berlangsung sore hari dengan pengawalan aparat kepolisian.
Massa aksi datang membawa spanduk dan poster tuntutan, sambil menyampaikan kritik terhadap tindakan pembubaran kegiatan nonton bareng yang beberapa waktu terakhir ramai menjadi perbincangan di media sosial dan masyarakat Kota Tarakan.
Dalam aksi, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tarakan, Fadhil Qobus mengatakan, pihaknya meminta agar Pemkot Tarakan melakukan pencopotan pada Lurah Kampung Enam yang dianggap melanggar kebebasan demokrasi serta melakukan tindakan refresif pada mahasiswa yang hendak melakukan nonton bareng.
Selain itu pihaknya juga meminta Dirut PDAM Tirta Alam dicopot lantaran melakukan tindakan penyebaran data pribadi melalui media sosial. Menurutnya, persoalan tersebut bukan lagi sekadar polemik biasa, melainkan sudah menyangkut hak pribadi seseorang.
Menurut Fadhil, tidak ada pihak yang memiliki hak membuka data pribadi seseorang tanpa dasar yang jelas, terlebih jika dilakukan setelah terjadinya pembubaran kegiatan masyarakat yang melibatkan mahasiswa dan anak muda di Kota Tarakan.
“Kami meminta pertanggungjawaban dari Lurah Kampung Enam yang merupakan pihak dalam polemik pembubaran tersebut. Setelah pembubaran itu kemudian muncul publikasi data-data pribadi di media sosial. Pertanyaannya, apakah mereka berhak membuka data itu? Tentu tidak,” ujarnya, Senin (25/5).
Ia menilai tindakan tersebut berpotensi menimbulkan rasa takut dan tekanan terhadap masyarakat, khususnya anak muda yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Karena itu, mahasiswa mendesak Pemerintah Kota Tarakan segera mengambil tindakan tegas agar persoalan tidak terus berkembang dan memicu keresahan publik yang lebih luas.
“Kalau memang pemerintah serius menyelesaikan persoalan ini, maka harus ada langkah tegas. Kami meminta agar lurah dicopot dari jabatannya,” katanya.
Selain menyoroti persoalan penyebaran data pribadi, mahasiswa juga mempertanyakan sikap aparat keamanan saat pembubaran kegiatan berlangsung. Massa aksi menilai aparat seharusnya hadir untuk memastikan situasi tetap aman tanpa menimbulkan tekanan terhadap masyarakat yang berkegiatan.
Menurut Fadhil, mahasiswa dan masyarakat saat itu hadir tanpa membawa senjata maupun melakukan tindakan anarkistis. Namun, kegiatan tetap dibubarkan dan disebut berlangsung dalam situasi yang dianggap intimidatif oleh peserta kegiatan.
“Pertanyaannya sekarang, di mana pihak keamanan ketika kami diintimidasi? Ketika kegiatan dibubarkan paksa, aparat keamanan ada di mana. Ini menjadi catatan serius terhadap ruang demokrasi dan kebebasan masyarakat dalam berkegiatan maupun menyampaikan aspirasi di Kota Tarakan. Pemerintah daerah seharusnya dapat menjaga ruang publik tetap terbuka bagi masyarakat selama kegiatan dilakukan secara tertib," tuturnya.
Fadhil menegaskan, gerakan mahasiswa tidak akan berhenti hanya pada aksi unjuk rasa kali ini. Jika tuntutan mereka tidak mendapat respons dari pemerintah daerah, mahasiswa mengaku siap kembali menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar.
“Kami ingin ada keberpihakan terhadap demokrasi dan hak masyarakat. Jangan sampai pejabat publik bertindak sewenang-wenang lalu persoalan ini dianggap selesai begitu saja,” tegasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT