TARAKAN - Hilirisasi menjadi langkah penting agar komoditas Indonesia tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi yang mampu memberikan dampak langsung terhadap perekonomian nasional maupun daerah.
Hal tersebut disampaikan Akademisi Ekonomi dari Universitas Borneo Tarakan (UBT), Dr. Margiyono, S.E., M.Si., di mana kebijakan hilirisasi akan menciptakan efek berantai terhadap pertumbuhan ekonomi, mulai dari peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau ada nilai tambah maka PDB naik, lapangan kerja tercipta, pendapatan masyarakat meningkat, dan dampaknya langsung terasa ke ekonomi nasional. Kalau tujuannya memperbaiki tata kelola dan untuk kepentingan nasional, seharusnya itu dipandang positif. Jadi menurut saya kepanikan pasar itu lebih kepada respons jangka pendek saja,” imbuhnya, Minggu (24/5).
Ia juga menyinggung reaksi pasar terhadap wacana pengaturan ulang ekspor sumber daya alam yang sempat memengaruhi pergerakan saham sejumlah perusahaan di sektor tersebut. Namun menurutnya, kondisi itu hanya bersifat sementara dan merupakan bentuk respons jangka pendek pasar terhadap kebijakan baru pemerintah.
Margiyono menyebut, berbagai anomali dalam praktik ekonomi Indonesia memang perlu diluruskan agar seluruh aktivitas ekonomi memiliki dampak nyata terhadap ketahanan ekonomi nasional. Dalam konteks Kaltara, ia menilai persoalan serupa juga masih terjadi. Menurutnya, sebagian besar ekspor daerah saat ini masih berupa ekspor lokal atau pengiriman bahan mentah ke daerah lain untuk diolah lebih lanjut.
“Saya tidak mau terlalu ekstrem, saya sebut saja ada anomali. Nah keanomalian inilah yang harus diluruskan supaya semua aktivitas ekonomi memiliki dampak terhadap ketahanan ekonomi, ketahanan bangsa, dan ketahanan negara. Saya kemarin mempresentasikan ke pimpinan Kementerian Keuangan bahwa hampir 43,35 persen ekspor Kaltara itu masih ekspor lokal. Artinya barang-barang kita masih dikirim ke daerah lain dan belum menjadi barang jadi,” terangnya.
Ia mengatakan, apabila sumber daya alam yang dimiliki Kaltara diolah langsung di daerah, maka dampak ekonomi yang dihasilkan akan jauh lebih besar, terutama terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penciptaan lapangan kerja dan penurunan angka kemiskinan.
“Kalau semua itu diolah di Kaltara maka daerah ini akan makmur. Sama seperti nasional tadi, kalau sumber daya alam diolah di dalam negeri maka Indonesia juga akan lebih makmur. Pengolahan sumber daya alam di daerah akan meningkatkan PDRB dan menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar. Semua orang bekerja karena industrinya bergerak. Dampaknya tentu kepada penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.
Selain itu, Margiyono juga menyoroti kondisi ekonomi nasional yang menurutnya saat ini masih banyak ditopang sektor informal. Ia menilai sektor informal memang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, namun kontribusinya terhadap penerimaan negara masih terbatas.
Karena itu, ia menilai penguatan sektor industri pengolahan dan hilirisasi sumber daya alam menjadi langkah penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.
“UMKM, pedagang kaki lima, pedagang bakso, pedagang cilok itu memang pro-job karena menciptakan lapangan kerja. Tetapi dampaknya terhadap penerimaan negara tidak terlalu besar. Tujuannya adalah memperbaiki tata kelola supaya ada peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan lapangan pekerjaan, peningkatan nilai tambah ekonomi, penciptaan lapangan kerja, penurunan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT