TARAKAN – Polemik titik penjemputan transportasi online di kawasan bandara dan pelabuhan kembali mendapat sorotan dari kalangan pengemudi online di Kalimantan Utara (Kaltara).
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pengemudi Online Indonesia (SePOI) Kaltara, Misyadi mengatakan, sistem penjemputan yang berlaku saat ini tidak hanya menyulitkan penumpang, tetapi juga berdampak langsung terhadap penghasilan para driver online.
Menurutnya, banyak penumpang akhirnya memilih membatalkan pesanan karena harus berjalan cukup jauh menuju titik penjemputan di luar area tertentu. Kondisi tersebut, kata dia, paling sering dikeluhkan oleh penumpang lanjut usia, perempuan yang membawa anak kecil, hingga keluarga dengan barang bawaan dalam jumlah banyak.
“Kami sering menerima keluhan dari penumpang yang bingung kenapa harus berjalan cukup jauh hanya untuk naik kendaraan online. Banyak juga yang akhirnya membatalkan pesanan karena merasa terlalu merepotkan,” jelasnya, Minggu (24/5).
Ia mengatakan, situasi tersebut secara tidak langsung turut memengaruhi pendapatan pengemudi online karena order yang sudah diterima kerap dibatalkan sepihak oleh penumpang. Bahkan dalam beberapa kondisi, driver harus menunggu cukup lama tanpa kepastian penumpang bisa mencapai titik jemput yang telah ditentukan.
Menurut Misyadi, para pengemudi online sebenarnya tidak mempermasalahkan adanya pengaturan penjemputan selama aturan tersebut tetap mengedepankan kenyamanan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi. Namun hingga saat ini, ia menilai belum ada formulasi yang benar-benar mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak, baik pengelola kawasan, penumpang maupun pengemudi transportasi online.
"Keberadaan transportasi online saat ini telah menjadi bagian dari sistem layanan publik modern, yang tumbuh seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat terhadap akses transportasi yang cepat serta efisien. Driver online pada prinsipnya hanya ingin bekerja dengan nyaman dan tetap mengikuti aturan. Tetapi aturan itu juga harus mempertimbangkan kondisi masyarakat di lapangan,” katanya.
Misyadi berharap pemerintah daerah, pengelola bandara, pengelola pelabuhan hingga pihak aplikator dapat segera duduk bersama membahas solusi permanen, agar persoalan transportasi online tidak terus berlarut-larut dan menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut penting dilakukan mengingat layanan transportasi online kini telah menjadi salah satu moda transportasi pilihan masyarakat, baik untuk aktivitas harian maupun mobilitas penumpang dari dan menuju kawasan bandara serta pelabuhan. Selain itu, ia juga menilai diperlukan pola penataan yang lebih adaptif terhadap perkembangan layanan transportasi berbasis aplikasi, tanpa mengesampingkan aspek ketertiban, keamanan serta kepentingan semua pihak yang terlibat.
“Yang diperjuangkan sebenarnya sederhana, yakni masyarakat punya hak memilih transportasi yang mereka inginkan dan driver online juga bisa bekerja dengan tenang,” ujarnya.
Misyadi menambahkan, para pengemudi online di Kaltara selama ini juga terus berupaya menjaga ketertiban dan mematuhi aturan operasional yang berlaku di lapangan. Karena itu, ia berharap seluruh pihak dapat melihat persoalan tersebut secara objektif dengan mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan.
“Transportasi online sudah menjadi kebutuhan masyarakat saat ini. Tinggal bagaimana seluruh pihak membuat sistem yang tertib, adil dan tetap mengutamakan pelayanan,” pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT