TARAKAN – Serikat Pengemudi Online Indonesia (SePOI) Kalimantan Utara (Kaltara) mulai menyiapkan pembentukan koperasi pengemudi online, hal itu dilakukan sebagai langkah memperjuangkan akses resmi layanan transportasi online di kawasan bandara dan pelabuhan.
Ketua DPD SePOI Kaltara, Misyadi mengatakan, pembentukan koperasi tersebut terinspirasi dari sejumlah daerah lain, yang dinilai berhasil menjalin kerja sama layanan transportasi bandara melalui badan usaha koperasi pengemudi. Menurutnya, koperasi nantinya diharapkan menjadi wadah resmi bagi pengemudi online dalam membangun kerja sama dengan pihak bandara maupun regulator.
“Kami melihat contoh di daerah lain seperti Yogja. Di sana proses kerja samanya bukan aplikator yang mengajukan langsung, tetapi melalui koperasi pengemudi. Karena itu kami juga mulai berbenah diri. Ke depan kami akan membentuk koperasi supaya bisa mengakomodasi kebutuhan masyarakat terkait layanan transportasi online di bandara dan pelabuhan,” ungkapnya, Kamis (21/5).
Ia menjelaskan, SePOI Kaltara sebenarnya ingin mengetahui secara langsung kebutuhan maupun mekanisme yang diinginkan pihak bandara, terkait keberadaan transportasi online. Menurutnya, pengemudi siap mengikuti aturan selama regulasi yang diterapkan jelas dan terbuka.
Misyadi menegaskan, perjuangan pengemudi online bukan semata-mata untuk kepentingan mencari penumpang di kawasan bandara, melainkan sebagai upaya menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi yang mudah diakses.
“Kami ingin ada komunikasi terbuka. Misalnya kebutuhan pihak bandara apa, mekanismenya bagaimana, tentu kami siap menyesuaikan selama memang sesuai regulasi. Kami bukan berambisi harus ada di bandara. Tetapi kami melihat masyarakat memang membutuhkan layanan transportasi online. Di sisi lain regulasi juga sebenarnya membuka ruang selama mekanismenya dipenuhi,” katanya.
Ia mengungkapkan, dalam sejumlah forum diskusi bersama pihak bandara yang difasilitasi beberapa pihak, pengemudi online telah menyampaikan berbagai masukan terkait pola layanan transportasi di kawasan bandara.
“Kami sempat menyampaikan, kalau memang tidak boleh mangkal ya tidak masalah. Tetapi misalnya ada orderan masuk, pengemudi tetap bisa mengambil penumpang melalui jalur resmi dan mengikuti aturan yang ditetapkan,” tuturnya.
Menurutnya, salah satu opsi yang sempat dibahas ialah mekanisme pengemudi masuk melalui gate resmi bandara dengan membayar retribusi tertentu. Pola tersebut dinilai dapat menjadi solusi agar layanan transportasi online tetap berjalan tertib tanpa melanggar aturan kawasan bandara.
“Kami juga siap kalau memang harus masuk melalui gate resmi dan ada kewajiban retribusi yang dibayarkan. Yang penting ada aturan yang jelas dan bisa dijalankan bersama. Masih banyak penumpang yang rela berjalan dari pintu kedatangan menuju titik jemput di luar area bandara. Itu artinya masyarakat memang masih membutuhkan layanan transportasi online,” ucapnya.
Di sisi lain, Misyadi turut mengapresiasi keberadaan ojek pangkalan (Oppang) yang sebelumnya telah mendapatkan fasilitas zona penjemputan di kawasan bandara. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti bahwa pengaturan layanan transportasi sebenarnya dapat dilakukan selama ada mekanisme yang jelas.
“Kami menghargai perjuangan teman-teman Oppang karena mereka memang sudah lama ada di bandara sejak 2004. Itu juga menjadi bukti bahwa pengaturan transportasi di kawasan bandara sebenarnya bisa dilakukan,” katanya.
Ia memastikan, SePOI akan terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pihak terkait agar kebutuhan layanan transportasi masyarakat dapat terpenuhi tanpa menimbulkan polemik berkepanjangan.
“Kami akan terus membangun komunikasi dan mencari solusi bersama. Harapan kami sederhana, bagaimana kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi bisa terpenuhi dengan aturan yang jelas dan tetap tertib,” pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT