TARAKAN – Dukungan terhadap pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Tarakan dinilai tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik semata. Pengurus koperasi meminta adanya dukungan nyata berupa akses distribusi barang, pendampingan usaha hingga pola kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), agar koperasi mampu bertahan dan berkembang secara berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Ketua KKMP Selumit sekaligus Koordinator KKMP se-Tarakan, di mana menurutnya, dukungan terhadap koperasi sebaiknya tetap berada di bawah koordinasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (DKUKMP). Sebab selama ini koperasi memiliki hubungan administrasi dan operasional langsung dengan dinas tersebut.
Ia mengatakan, pengurus koperasi pada dasarnya siap mendukung program pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya, pengurus koperasi disebut tidak banyak dilibatkan dalam proses pembangunan maupun pengelolaan awal fasilitas koperasi yang saat ini tengah dibangun di beberapa kelurahan.
Berdasarkan petunjuk teknis yang diterima pihak koperasi, pengurus hanya menerima fasilitas berupa bangunan serta perlengkapan gerai. Meski demikian, di lapangan para pengurus tetap diminta membantu pelaksanaan pembangunan secara gotong royong.
“Kami memang tidak dilibatkan dalam pembangunan ini. Kami hanya menerima fasilitas. Tetapi pengurus koperasi selama ini justru diminta kerja bakti dan membantu pelaksanaan di lapangan,” ucapnya, Jumat (15/5).
Selain menyoroti minimnya pelibatan pengurus koperasi, Saifullah juga mendorong keterlibatan aktif BUMN yang beroperasi di Tarakan, agar ikut membantu pengembangan koperasi Merah Putih. Menurutnya, dukungan tersebut sangat penting terutama bagi koperasi yang baru mulai menjalankan aktivitas usaha.
Ia menyebut sejumlah BUMN yang dinilai memiliki potensi kerja sama dengan koperasi di antaranya Bulog, Pertamina, Pupuk Indonesia, PLN hingga PT Pos Indonesia. Dukungan itu diharapkan tidak hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar membuka akses distribusi barang dan peluang usaha bagi koperasi di tingkat kelurahan.
Menurut Saifullah, salah satu kendala utama yang dihadapi koperasi saat ini ialah terbatasnya akses kerja sama distribusi bahan pokok, khususnya melalui program Rumah Pangan Kita (RPK) milik Bulog. Ia mengatakan, saat ini baru KKMP Selumit dan Mamburungan yang menjadi mitra RPK Bulog. Namun dalam pelaksanaannya, distribusi barang dinilai masih sangat terbatas sehingga koperasi belum memiliki ruang usaha yang cukup untuk berkembang lebih besar.
“Saat ini baru KKMP Selumit dan Mamburungan menjadi mitra RPK Bulog. Tapi dalam pelaksanaannya, distribusi barang masih sangat terbatas dan belum memberi keleluasaan bagi koperasi untuk berkembang,” katanya.
Persoalan tersebut, lanjut dia, juga telah disampaikan kepada Dinas Pertanian sebagai bagian dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Menurutnya, koperasi seharusnya diberi ruang lebih luas untuk membantu distribusi kebutuhan pokok masyarakat hingga tingkat kelurahan.
Karena itu, pihaknya mengusulkan agar BUMN menerapkan pola konsinyasi kepada seluruh KKMP di Tarakan. Skema tersebut dilakukan bukan dalam bentuk pinjaman uang, melainkan pinjaman barang dagangan yang dapat dibayarkan setelah barang terjual dalam jangka waktu tertentu. Menurutnya, pola seperti itu menjadi solusi paling realistis bagi koperasi yang baru berkembang karena tidak membutuhkan modal besar di awal usaha.
“Lakukan konsinyasi kepada seluruh KKMP yang ada di Tarakan. Konsinyasi itu bukan pinjaman uang tetapi pinjaman barang dengan waktu tertentu. Misalnya dua minggu atau satu bulan koperasi wajib mengembalikan pembayaran barang yang sudah terjual,” jelasnya.
Ia menambahkan, sistem konsinyasi sebenarnya pernah diterapkan di wilayah Selumit dan terbukti mampu membantu koperasi tetap berjalan hingga sekarang. Namun saat ini sebagian BUMN disebut tidak lagi membuka ruang kerja sama serupa bagi koperasi.
“Pola itu bisa menjadi solusi paling realistis bagi koperasi yang baru mulai berkembang karena tidak membutuhkan modal besar di awal usaha. Sistem seperti itu sebelumnya pernah diterapkan di Selumit dan terbukti membantu koperasi tetap berjalan hingga saat ini. Karena itu yang dilakukan awal di Selumit sehingga sampai hari ini Selumit bisa berjalan. Tapi dari tiap BUMN itu tidak membuka ruang konsinyasi lagi,” katanya.
Saifullah berharap seluruh KKMP di Tarakan dapat berkembang secara merata sehingga kota tersebut benar-benar menjadi daerah pertama dengan koperasi aktif di seluruh kelurahan.
Ia menyebut sejumlah wilayah mulai menunjukkan perkembangan usaha yang cukup baik, meski beberapa lainnya masih fokus pada pembangunan fasilitas dasar koperasi.
“Alhamdulillah Mamburungan sudah berjalan dengan baik. Awalnya juga Selumit yang merintis. Kemudian Mamburungan Timur sudah berjalan. Juata Permai hari ini masih fokus pembangunan jadi wajar kalau usahanya belum berjalan,” tuturnya.
Ia berharap pemerintah daerah bersama BUMN dapat segera membuka ruang dukungan yang lebih konkret agar KKMP benar-benar mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan.
“Jadi usul kami itu adalah bantu kami supaya kebijakan BUMN yang ada di Tarakan ini bisa membantu KKMP berjalan. Terserah bagaimana caranya, apakah kami bayar bertahap atau mereka menggunakan sistem konsinyasi,” pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT