TARAKAN – Upaya memperkuat langkah pencegahan pelanggaran pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tarakan menggelar agenda Konsolidasi Demokrasi bersama peserta pemilu di Kota Tarakan. Hal itu dilakukan untuk menekan potensi sengketa dan pelanggaran yang dinilai masih kerap terjadi akibat minimnya pemahaman terhadap aturan teknis kepemiluan.
Ketua Bawaslu Kota Tarakan, Riswanto mengatakan, dinamika regulasi pemilu yang terus berkembang membuat peserta pemilu perlu memperkuat pemahaman terhadap aturan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di lapangan.
“Kami ingin semua peserta pemilu memiliki pemahaman yang sama terhadap regulasi sehingga potensi pelanggaran dapat ditekan sejak awal,” ujarnya, Rabu (13/5).
Dikatakannya, Bawaslu turut membahas implikasi Putusan MK Nomor 135 terkait pemisahan pemilu serta wacana penyatuan UU Pemilu dan UU Pilkada, hal itu dilakukan untuk mengurangi dualisme hukum dalam penyelenggaraan pemilu, sebagian besar pelanggaran yang terjadi selama ini dipicu ketidaktahuan peserta terhadap aturan teknis dan mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu.
"Kondisi tersebut menjadi alasan Bawaslu lebih mengedepankan langkah pencegahan melalui ruang konsultasi terbuka agar peserta pemilu tidak terjebak persoalan hukum. Selain memperkuat edukasi politik, Bawaslu juga mendorong peningkatan transparansi dalam proses pemilu, termasuk dukungan terhadap penggunaan teknologi pengawasan di TPS guna memperkuat akuntabilitas dan pembuktian apabila terjadi sengketa," jelasnya.
“Jangan sampai pelanggaran terus berulang hanya karena peserta tidak memahami aturan yang berlaku. Demokrasi yang sehat hanya bisa lahir dari kesadaran untuk taat aturan, bukan karena takut terhadap sanksi,” katanya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT