TARAKAN – Kebijakan pembatasan tenaga honorer guru dinilai mulai memunculkan persoalan serius di dunia pendidikan. Sejumlah sekolah kini mulai mengalami kekurangan guru akibat berkurangnya tenaga pendidik, sementara kebutuhan belajar mengajar di kelas tetap harus berjalan. Kondisi tersebut dinilai menjadi bukti bahwa banyak sekolah, khususnya di daerah, hingga kini masih sangat bergantung pada keberadaan guru honorer untuk menopang aktivitas pendidikan sehari-hari.
Akademisi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Borneo Tarakan (UBT), Dr. Suyadi, S.S., M.Ed mengatakan, banyak sekolah saat ini belum mampu sepenuhnya mengandalkan guru ASN karena jumlah tenaga pendidik terus berkurang akibat pensiun. Sementara di sisi lain, kebutuhan guru di sekolah tetap tinggi dan belum sepenuhnya dapat dipenuhi melalui rekrutmen pemerintah.
“Sekarang mulai terasa ketika honorer tidak boleh mengajar. Banyak sekolah kekurangan guru. Akhirnya mahasiswa diminta membantu mengajar secara alami. Itu kebijakan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan,” jelasnya, Minggu (10/5).
Menurut Dr. Suyadi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tenaga honorer selama ini masih menjadi penopang utama proses belajar mengajar di banyak sekolah, khususnya di daerah. Ia menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi riil pendidikan sebelum menerapkan kebijakan agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
“Pak Presiden punya konsep yang bagus. Tapi praktik di lapangan seperti apa? Pemerintah harus menerima masukan dari orang-orang yang bekerja berdasarkan realitas di lapangan, bukan orang-orang yang hanya ABS atau asal bapak senang,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pemimpin memiliki wawasan luas dan dasar akademik dalam menyusun kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan.
“Bagi saya seorang politisi harus memiliki wawasan yang luas dalam melihat berbagai hal. Ketika dia berkuasa dia tidak akan terjebak pada masukan-masukan yang bersifat kepentingan kelompok tertentu saja, apalagi masukan itu melemahkan pondasi bangsa,” pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT