TARAKAN – Tidak maksimalnya pemanfaatan Kawasan Wisata Ratu Intan Pantai Amal yang dibangun dengan anggaran besar, menjadi sorotan DPRD Tarakan, karena aset yang seharusnya mampu menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru tidak maksimal dan sebagian fasilitasnya mulai mengalami kerusakan.
Ketua DPRD Tarakan, Muhammad Yunus menerangkan, pihaknya sejak awal telah mendorong pemerintah daerah agar segera mengambil langkah konkret terhadap pengelolaan Kawasan Wisata Ratu Intan Pantai Amal. Dibeberkannya, pihaknya telah melakukan berbagai pembahasan, pembentukan pansus hingga memberikan rekomendasi tindaklanjut seleksi pengelolaan melibatkan pihak ketiga. Namun demikian hingga saat ini pihaknya masih menunggu tindaklanjut tersebut.
“Kalau rekomendasi DPRD tidak dijalankan, buat apa ada pansus, buat apa kita uji petik. Yang kami lihat sekarang tempat itu belum dimanfaatkan maksimal padahal anggaran yang digunakan besar. Semakin lama ditindaklanjuti tentu akan semakin besar kita kehilangan potensi PAD," ujarnya, Minggu (10/5).
Ia menilai kondisi Kawasan Wisata Ratu Intan Pantai Amal saat ini cukup memprihatinkan, karena beberapa fasilitas sudah mulai rusak akibat terlalu lama tidak digunakan. Padahal menurut Yunus, kawasan tersebut memiliki peluang besar untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus mendatangkan pemasukan bagi daerah apabila dikelola secara serius.
“Kalau Kawasan Wisata Ratu Intan Pantai Amal dibiarkan terus begitu ya sayang. Itu duit besar loh di situ. Belum dipakai maksimal sudah ada yang rusak-rusak. Peluang PAD kita juga hilang,” katanya.
Menurut Yunus, pemerintah daerah sebenarnya sudah mulai membahas kemungkinan kerja sama dengan pihak ketiga atau investor untuk mengelola kawasan tersebut. Namun hingga kini DPRD belum menerima penjelasan resmi terkait mekanisme maupun konsep pengelolaan yang akan dilakukan pemerintah.
Lanjutnya, ia mengaku hanya mendengar informasi bahwa saat ini pemerintah sedang mencari pihak yang dianggap mampu menghidupkan kawasan itu agar tidak terus membebani anggaran daerah.
“Yang saya dengar pemerintah lagi mencari investor yang bisa mengelola itu. Apakah melalui Perumda atau pihak ketiga langsung, kami belum tahu karena DPRD tidak dilibatkan dalam teknisnya. Kami memandang positif langkah menggandeng pihak ketiga, saya kira ini cukup realistis mengingat pengelolaan kawasan wisata dan pusat ekonomi membutuhkan inovasi serta aktivitas yang berjalan berkelanjutan," jelasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT