TARAKAN – Adanya wacana penggabungan atau merger SMP Negeri 13 dan 14 Tarakan menuai perhatian besar bagi wali murid. Pasalnya, penggabungan dua sekolah tersebut dinilai justru berpotensi ketidaknyamanan terutama bagi orang tua siswa di wilayah pesisir dan padat penduduk. Sehingga menyadari kondisi ini, DPRD Tarakan mengundang beberapa pihak dalam membahas wacana tersebut yang sebelumnya ramai penolakan dari wali murid maupun komite sekolah.
Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua DPRD Tarakan, Herman Hamid mengatakan, keputusan sementara yang diambil bersama Komisi II DPRD adalah tidak ada merger terhadap SMP Negeri 13 dan 14 Tarakan.
Menurutnya, tidak ada alasan kuat yang mengharuskan sekolah tersebut digabung dengan sekolah lain karena kondisi jumlah siswa justru masih tinggi dan peminat terus bertambah setiap tahun. “Karena memang tidak ada alasan yang mengharuskan merger. Kalau tadi kami sampaikan, kalau SMP Negeri 13 runtuh atau kurang siswa baru itu bisa menjadi alasan untuk merger. Tapi selama ini justru selalu kekurangan kuota. Bahkan informasi yang kami terima SMP Negeri 13 kemarin banyak menolak siswa karena penuh,” ujarnya.
Ia mengatakan, isu merger tersebut baru sebatas wacana, namun DPRD memilih cepat merespons agar persoalan tidak berkembang liar dan tidak kondusif di dunia pendidikan. Menurutnya, DPRD bersama pemerintah daerah ingin memastikan seluruh kebijakan pendidikan tetap berpihak kepada masyarakat, khususnya keluarga yang menggantungkan pendidikan anak di sekolah negeri.
“Nah ini kan cuma wacana. Makanya Komisi II tadi langsung merespons sehingga wacana ini tidak berlanjut. Kami pimpinan dan Komisi II sepakat memang itu tidak ada. Harapan kami intinya janganlah membuat suasana tidak kondusif bagi dunia pendidikan,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD juga menyoroti persoalan pengurangan jumlah rombongan belajar atau rombel di SMP Negeri 13 yang sebelumnya diwacanakan turun dari tujuh kelas menjadi tiga kelas. Herman menilai pengurangan itu akan memicu persoalan baru karena daya tampung sekolah negeri di Tarakan saat ini masih sangat dibutuhkan masyarakat.
“Kalau bisa ditambah seperti itu. Tadi persoalannya kan soal guru, mungkin itu juga coba kita diskusikan supaya bisa bertambah. Karena pasti akan menjadi persoalan, khususnya kami-kami di wilayah Sebengkok dan Kampung Satu akan didatangi orang tua yang anaknya tidak diterima. Kalau mereka mau ke swasta tidak punya duit akhirnya menganggur. Itu yang kita coba cegah,” tegasnya.
Menurut Herman, kondisi ekonomi masyarakat juga menjadi alasan penting kenapa sekolah negeri masih menjadi pilihan utama warga Tarakan. Ia menyebut belum semua masyarakat mampu menyekolahkan anak ke sekolah swasta yang biaya pendidikannya lebih tinggi.
“Kalau sekarang ini kan orang tua kepingin ke negeri semua karena biaya. Kecuali mungkin masyarakat Tarakan ini sudah sejahtera semua, mungkin mencari sekolah swasta yang berkualitas,” pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT