TARAKAN - Adanya keluhan nelayan terkait terhapusnya jaminan BPJS Ketenagakerjaan, bantuan alat tangkap, hingga sulitnya akses permodalan, mendapat sorotan DPRD Tarakan. Maski saat ini dalam kondisi efisiensi, namun hal tersebut dinilai tidak boleh mengabaikan hak masyarakat kecil seperti nelayan.
Ketua DPRD Tarakan, Muhammad Yunus mengatakan pihaknya mengapresiasi berbagai aspirasi yang disampaikan kelompok nelayan. Menurutnya, seluruh keluhan tersebut nantinya akan dibawa dan dibahas bersama pemerintah daerah, khususnya Dinas Perikanan, agar dapat masuk dalam program prioritas.
“Beberapa hari lalu kami sudah menggelar pertemuan dalam pembahasan terkait BPJS Ketenagakerjaan. Jadi terkait dengan keluhan ketua nelayan, nanti akan kami sampaikan ke pemerintah melalui Dinas Perikanan, coba buat program itu yang khusus untuk membantu,” ujarnya, Jumat (8/5).
Ia menegaskan, DPRD tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan program dari organisasi perangkat daerah (OPD). Sebab setiap kebijakan dan bantuan yang disalurkan harus tetap sinkron dengan visi pembangunan pemerintah daerah dan program wali kota.
Ia menjelaskan, menjelaskan, selama ini bantuan yang disalurkan melalui DPRD memiliki mekanisme dan prosedur tertentu. Salah satunya kelompok nelayan wajib mengajukan proposal resmi agar usulan dapat diproses dalam penganggaran pemerintah.
“Kalau tidak fokus dari program dinas terkait, ya kita tidak bisa nyambung juga. Karena nanti benturan dengan visi-visi Pak Wali Kota. Jadi kita harus tekan juga dinas terkait supaya coba buat program. Kalau melalui DPRD itu bantuan hibah ada prosesnya. Dia harus buat proposal di setiap kelompok-kelompok nelayan. Kalau tidak ada proposalnya, susah juga diproses. Setiap dana hibah itu bentuknya harus ada proposal,” jelasnya.
Karena sebab itu, pihaknya berencana kembali memanggil dinas terkait dalam rapat bersama guna memperkuat program bantuan bagi nelayan di Tarakan. Langkah tersebut dilakukan agar keluhan yang selama ini disampaikan masyarakat dapat benar-benar direspons pemerintah.
Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya penganggaran bantuan nelayan pada 2026, Yunus mengaku belum mengetahui secara rinci besaran maupun realisasinya. Namun ia menyebut DPRD telah mendorong adanya usulan bantuan untuk nelayan dalam pembahasan anggaran.
“Nanti ke depannya kita akan memanggil dinas terkait untuk memperkuat program terkait dengan nelayan-nelayan yang khususnya ada di Kota Tarakan. Kalau itu saya secara rinci enggak tahu lah, tapi kayaknya ada. Khususnya dari DPRD juga kayaknya ada untuk mengusulkan itu. Cuma apakah terealisasi atau tidak, nanti kita lihat,” katanya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT