TARAKAN – Pemerintah Australia menyoroti pentingnya penguatan layanan inklusif bagi penyandang disabilitas di Kalimantan Utara (Kaltara), termasuk melalui dukungan terhadap rencana penerapan kartu layanan inklusif yang saat ini mulai disiapkan pemerintah daerah.
Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath mengatakan, kartu layanan tersebut nantinya diharapkan mampu mempermudah akses penyandang disabilitas terhadap berbagai layanan publik mulai dari transportasi, pendidikan hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, program itu tidak hanya sebatas pemberian kartu layanan, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan sistem pelayanan publik yang lebih inklusif dan tepat sasaran. “Yang paling penting, manfaat dari kartu ini dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dengan kartu ini layanan menjadi lebih mudah diakses, lebih jelas dan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya, Kamis (7/5).
Ini bisa menjadi awalan dan selanjutnya jika perlu kami siap berkontribusi untuk program - program inklusif semacam ini,” sambungnya.
Ia menuturkan, Pemerintah Australia mendukung penguatan layanan inklusif di Indonesia melalui kemitraan bersama pemerintah pusat maupun daerah. Penguatan sistem mulai dari pendataan, perencanaan hingga kebijakan dinilai penting agar layanan publik dapat menjangkau seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
“Kami percaya bahwa penguatan sistem mulai dari data, perencanaan hingga kebijakan adalah kunci untuk memastikan bahwa layanan publik dapat menjangkau semua tanpa terkecuali,” katanya.
Gita juga menyebut, Kaltara memiliki potensi menjadi wilayah perluasan program layanan inklusif hingga menjangkau kawasan perbatasan dan daerah terpencil. “Kedepan, inisiatif ini memiliki potensi untuk menjangkau lebih luas hingga ke seluruh wilayah Kaltara termasuk daerah perbatasan dan wilayah terpencil. Yang terpenting adalah memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal,” tuturnya.
Sementara itu Ahli Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan, Robby Yuridi Hatman menegaskan, penguatan layanan bagi penyandang disabilitas menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang setara dan berkelanjutan.
“Bahwa sudah menjadi komitmen selama masa pemerintahan bapak Zainal Arifin Paliwang, termasuk RPJMD 2025-2029 menjadi prioritas pembangunan dalam mewujudkan Kaltara yang maju dan berkelanjutan,” jelasnya.
Ia berharap, kartu layanan inklusif tersebut dapat menjadi awal lahirnya berbagai program lain yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas di Kaltara. “Teman-teman disabilitas wajib hidup senyaman mungkin seperti warga umumnya. Oleh karena itu, melalui kartu layanan ini kami berharap ini menjadi awal bagi program untuk disabilitas yang lainnya,” pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT