TARAKAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan mulai memperkuat layanan inklusif bagi penyandang disabilitas melalui Kick-Off Pemutakhiran Data Kartu Layanan Penyandang Disabilitas Kaltara. Program tersebut mendapat perhatian karena Tarakan menjadi kota besar pertama di wilayah perbatasan yang menjalankan sistem pendataan disabilitas terintegrasi setelah Jakarta.
Wakil Wali Kota Tarakan, Ibnu Saud mengatakan, program tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam pelayanan pemerintah, termasuk penyandang disabilitas. “Setara dan inklusif, karena tidak boleh ada yang tertinggal. No one left behind. Siapapun dia,” ujarnya, Kamis (7/5).
Ia menyebut pelaksanaan kick-off tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Tarakan dan Kaltara. Sebab, daerah perbatasan dinilai mampu menjadi pelopor dalam penguatan layanan disabilitas berbasis data.
“Menjadi kebanggaan juga ini kota pertama yang melakukan ini, kota besar pertama di perbatasan. Kalau Jakarta kan bukan di perbatasan. Dari sekian banyak tempat ternyata setelah Jakarta malah di Kaltara,” katanya.
Ibnu menjelaskan, program tersebut baru memasuki tahap awal sehingga proses pendataan akan terus diperluas hingga menjangkau wilayah 3T dan kawasan pedesaan di Kaltara. “Nah mudah-mudahan dengan tekad yang disampaikan tadi, ini akan terus dilakukan. Ini kan baru kick-off. Nanti akan sampai ke daerah 3T, rural area juga akan dicapai ke sana,” ucapnya.
Menurutnya, pemerintah daerah menyadari fasilitas bagi penyandang disabilitas di Tarakan masih belum sepenuhnya ideal. Namun sejumlah upaya mulai dilakukan secara bertahap, terutama pada pembangunan fasilitas pelayanan publik dan perkantoran baru yang lebih ramah disabilitas.
“Tentu masih banyak yang kurang, tapi kita sudah mulai melakukan. Misalnya di perkantoran-perkantoran baru itu akan dilakukan. Karena bagaimanapun semua warga harus dilayani,” tuturnya.
Ia menegaskan, pembangunan layanan inklusif memang membutuhkan proses dan penyesuaian kemampuan anggaran daerah. Meski demikian, pemerintah memastikan penguatan akses bagi penyandang disabilitas tetap menjadi perhatian.
“Kalau kita bilang kita inklusif tapi ada yang tertinggal, ya tidak inklusif. Tapi semua itu takes time, takes process. Semua akan berjalan sesuai waktu dan kebutuhan yang ada disesuaikan dengan kemampuan anggaran,” terangnya.
Ibnu optimistis program tersebut nantinya dapat menjadi pemicu bagi daerah lain di Kalimantan Utara untuk melakukan langkah serupa dalam memperkuat layanan dan pendataan penyandang disabilitas.
“Ini akan menjadi trigger bagi daerah-daerah lain seperti Bulungan dan Nunukan. Harapannya ada efek resonansi supaya program ini benar-benar berjalan di seluruh Kaltara,” tutupnya. (zac)
Editor : Januriansyah RT