TARAKAN - Program Sekolah Rakyat di Tarakan mulai menerapkan pola pendidikan yang lebih fleksibel setelah ditemukannya sejumlah siswa kesulitan beradaptasi dengan sistem sekolah berasrama. Hal ini menjadi perhatian serius lantaran kondisi tersebut berhubungan dengan psikologis anak.
Oleh sebab itu, banyaknya siswa yang dinilai sulit beradaptasi dengan sistem asrama, pemerinta menerapkan skema multi-entry dan multi-exit agar siswa tetap bisa melanjutkan pendidikan tanpa tekanan meski sempat keluar dari asrama.
Hal itu dibeberkan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tarakan Tamrin Toha, di mana kebijakan tersebut diterapkan karena sebagian siswa penerima program berasal dari keluarga kurang mampu yang sebelumnya belum terbiasa tinggal jauh dari orang tua. Kondisi itu membuat proses adaptasi terhadap kehidupan asrama menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat.
"Sistem fleksibel diterapkan agar pendidikan tetap berjalan tanpa memaksa kesiapan mental siswa. Problem yang kita temukan, ada anak-anak yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan sistem asrama. Walaupun semua sudah ditanggung, tetap saja ada yang keluar,” ujarnya, Rabu (6/5).
Ia menjelaskan, melalui sistem multi-entry dan multi-exit, siswa yang merasa belum siap diperbolehkan keluar sementara dan dapat kembali melanjutkan pendidikan ketika kondisi mereka sudah lebih siap. Tamrin menjelaskan, program Sekolah Rakyat secara umum berada di bawah kewenangan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), termasuk proses rekrutmen peserta didik dan tenaga pengajar. Pemerintah daerah hanya terlibat dalam tahap pengusulan dan verifikasi awal calon siswa.
“Tidak bisa dipaksakan juga takutnya mereka mengalami stres. Jadi memang sistemnya fleksibel, bisa masuk dan keluar sesuai kesiapan anak. Untuk rekrutmen calon siswa itu langsung ditangani oleh Kemensos. Kami di daerah lebih banyak terlibat pada tahap pengusulan dan verifikasi awal,” jelasnya.
Ia menambahkan, sasaran utama program tersebut adalah anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya kelompok desil 1 hingga 4 dalam data kesejahteraan sosial pemerintah. Seluruh data calon siswa diverifikasi terlebih dahulu agar program tepat sasaran.
Menurut Tamrin, tantangan utama dalam pelaksanaan program saat ini bukan lagi soal fasilitas, melainkan proses adaptasi siswa terhadap lingkungan pendidikan baru. Sebab sebagian besar siswa belum pernah menjalani kehidupan disiplin dengan pola asrama secara penuh.
"Pemerintah memastikan program tetap berjalan dan terus dievaluasi agar mampu memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Kalau untuk rekrutmen guru kami tidak terlibat langsung, karena itu kewenangan pusat. Tapi pada prinsipnya kami siap mendukung,” pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT