TARAKAN - Setelah resmi menginjakan kaki di Kota Tarakan, Kaltara pada Rabu (6/5) lalu, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath mengunjungi agenda Kick Off Pemutakhiran Data dan Penerbitan Kartu Layanan Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara pada Kamis (7/5) yang berlangsung di gedung serbaguna Pemkot Tarakan.
Dalam kunjungannya, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Gita Kamath membawa perhatian khusus terhadap penguatan layanan inklusif bagi penyandang disabilitas di Kaltara. Kehadiran perwakilan Pemerintah Australia itu sekaligus menjadi dukungan terhadap upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan publik yang setara bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
Program tersebut dinilai menjadi langkah nyata yang menunjukkan komitmen daerah dalam membangun sistem pelayanan yang lebih terbuka dan ramah bagi kelompok rentan.
"Saya merasa terhormat dapat hadir langsung di Kota Tarakan dalam agenda yang memiliki nilai penting bagi pembangunan sosial masyarakat. Langkah yang dilakukan Pemprov Kaltara menunjukkan keseriusan menghadirkan pembangunan yang benar-benar melibatkan seluruh warga negara," ujarnya.
“Kaltara hari ini menunjukkan komitmen yang sangat kuat, bahwa setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas berhak mendapatkan layanan yang setara. Dan semoga ini dapat menjadi inspirasi provinsi lain di Indonesia," sambungnya.
Ia menilai penyandang disabilitas selama ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses layanan publik. Karena itu, kehadiran kartu layanan inklusif disebut bukan hanya program administratif, tetapi bentuk pengakuan terhadap hak-hak penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan.
Menurutnya, pembangunan inklusif tidak bisa berjalan hanya melalui kebijakan pemerintah semata. Dibutuhkan keterlibatan organisasi masyarakat sipil, organisasi penyandang disabilitas dan dukungan berbagai pihak agar layanan yang dibangun benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
“Ini adalah bentuk pengakuan bahwa penyandang disabilitas adalah bagian penting dari pembangunan yang memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat. Keberhasilan inisiatif ini tidak terlepas dari kolaborasi yang kuat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Gita juga menyoroti pentingnya penggunaan data yang akurat dalam penyusunan layanan publik. Ia menyebut pendekatan berbasis data menjadi fondasi utama agar kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh kelompok yang membutuhkan.
“Pemerintah berperan dalam menyiapkan kebijakan dan layanan sementara organisasi penyandang disabilitas memastikan bahwa data yang digunakan akurat dan kebutuhan nyata benar-benar dihitung. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembangunan yang inklusif harus dimulai dari data yang tepat dan dari proses yang melibatkan masyarakat secara langsung,” ucapnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT