TARAKAN – Dalam kunjungannya ke Tarakan, Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa pengelolaan ibadah haji bukan sekadar layanan publik biasa, melainkan menyangkut cita-cita spiritual terbesar masyarakat Indonesia. Karena itu, menurutnya, pembenahan menyeluruh harus segera dilakukan, terutama dalam memastikan sistem yang bersih dan akuntabel.
“Ngurusin haji itu sama dengan mengurus cita-cita tertinggi rakyat Indonesia. Ini bukan sekadar pelayanan administratif, ini soal harapan hidup banyak orang,” tegasnya, Selasa (5/5).
Ia mengakui, berbagai persoalan masih ditemukan di lapangan, mulai dari praktik penipuan oleh oknum travel, penyelenggaraan haji ilegal, hingga lemahnya pengawasan yang membuka celah penyimpangan.
“Harusnya yang mengurus simbol keagamaan itu paling bersih, tidak ada korupsi, tidak ada manipulasi. Tapi faktanya, penipuan masih banyak terjadi, termasuk oleh pihak yang seharusnya melayani jamaah. Ini ironi yang tidak boleh terus dibiarkan,” katanya.
Dahnil menegaskan bahwa lembaga yang mengurus urusan keagamaan seharusnya menjadi institusi paling steril dari praktik korupsi. Dalam proses transformasi kelembagaan, ia menaruh perhatian besar pada peralihan aset dan sistem dari Kemenag ke Kemenhaj agar berjalan transparan dan tidak mewarisi persoalan lama.
“Kalau ada kementerian yang tidak boleh ada korupsi sama sekali, harusnya itu kementerian yang mengurus agama. Karena ini menyangkut kepercayaan publik dan nilai-nilai moral,” ujarnya.
Dari hasil kunjungannya ke sejumlah daerah, ia juga menemukan adanya proyek asrama haji dengan nilai anggaran besar yang mangkrak atau bermasalah. Kondisi tersebut dinilai sebagai bentuk lemahnya pengawasan yang harus segera dituntaskan.
“Asrama haji itu dibangun dengan anggaran besar, ada yang sampai Rp 200 miliar, Rp 300 miliar, tapi banyak yang mangkrak. Ini tidak boleh dibiarkan. Harus dibereskan, jangan sampai penyakit lama ikut terbawa ke kementerian baru,” tegasnya.
Untuk mempercepat penanganan, Dahnil mengaku melibatkan aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan, dalam melakukan pengecekan langsung di lapangan. Ia menekankan bahwa setiap temuan harus segera ditindaklanjuti agar tidak berlarut-larut.
“Saya ajak kejati dan kejari untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Kalau ada temuan, harus segera diselesaikan. Kalau tidak, tentu ada konsekuensi hukum. Ini bagian dari komitmen kita untuk bersih-bersih,” katanya.
Menurutnya, momentum transformasi kelembagaan ini harus dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan total, sehingga pengelolaan haji ke depan benar-benar bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan jemaah.
“Transformasi ini tidak boleh membawa penyakit lama. Semua harus dibereskan dari sekarang, supaya ke depan pengelolaan haji benar-benar bisa dipercaya masyarakat,” tutupnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT