TARAKAN - Ketergantungan Kalimantan Utara (Kaltara) terhadap dana transfer pusat dinilai masih menjadi persoalan utama yang menghambat kemandirian ekonomi daerah. Sehingga kondisi ini membuat Kaltara sulit melakukan pembangunan infrastruktur skala besar lantaran terbatasnya APBD.
Akademisi Ekonomi Universitas Borneo Tarakan (UBT), Dr Margiyono S.E., M.Si, mengatakan, jika kondisi fiskal Kaltara saat ini menunjukkan ketimpangan yang cukup tajam antara penerimaan daerah dan dana yang dikucurkan dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan masalah serius di masa depan jika tidak segera diantisipasi melalui penguatan basis ekonomi daerah yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
“Kaltara itu mengalami defisit anggaran yang sangat tajam, uang yang diambil dari Kaltara itu tidak sampai Rp 3 triliun, bahkan terakhir itu hanya sekitar Rp 1,9 triliun sampai Rp 2,3 triliun, sementara uang yang disalurkan dari APBN itu hampir Rp 13 triliun, ini menunjukkan ketergantungan yang sangat besar,” tuturnya, Jumat, (1/5).
“Kalau ini terus terjadi maka perekonomian Kaltara itu tidak akan berkelanjutan, karena tidak mampu membiayai dirinya sendiri, dan ketika APBN itu tidak lagi mampu menopang maka akan terjadi stagnasi ekonomi di daerah, apalagi dalam hal pembangunan yang berskala besar. Jangan sampai ketergantungan ini membuat masyarakat menjadi korban tidak bisa hidup laik karena daerahnya belum mampu mengadakan kehidupan layak seperti minimnya pembangunan infrastruktur.” sambungnya.
Menurutnya, posisi ideal sebuah daerah adalah mampu menjaga keseimbangan antara kontribusi ekonomi yang dihasilkan dengan dana yang diterima, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat dalam menjalankan pembangunan. Di sisi lain, ia menyebut bahwa aktivitas ekonomi di Kaltara sebenarnya sudah mulai tumbuh, namun skalanya masih terbatas sehingga belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah.
“Minimal posisi yang paling jelek itu berapa uang yang diterima itu sebanding dengan uang yang diambil, sehingga ada keseimbangan dan daerah punya kemampuan untuk bertahan dalam jangka panjang. Dengan kondisi sekarang aktivitas ekonomi kita itu baru menyumbang sekitar Rp 2 triliun, dengan tenaga kerja dan pabrik yang ada, itu masih sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan daerah.” urainya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT