TARAKAN – Besarnya potensi ekonomi Kalimantan Utara (Kaltara) dinilai belum sejalan dengan kontribusinya terhadap pendapatan negara. Praktisi sekaligus akademisi ekonomi Universitas Borneo Tarakan (UBT), Dr. Margiyono, S.E., M.Si, menyoroti ketimpangan tersebut sebagai indikasi belum optimalnya pengelolaan ekonomi daerah.
Menurutnya, dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 150 triliun, kontribusi Kaltara ke kas negara masih relatif kecil, yakni hanya berkisar Rp 2 hingga Rp 3 triliun. Sementara itu, transfer anggaran dari pemerintah pusat ke daerah justru jauh lebih besar.
“Kalau kita lihat, kontribusi Kaltara ke pendapatan negara hanya sekitar Rp 2 sampai Rp 3 triliun. Sementara transfer dari pusat ke daerah bisa mencapai Rp13 triliun. Artinya ada ketimpangan yang menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi kita belum optimal dan belum memberikan nilai tambah maksimal,” jelasnya, Kamis (30/4).
Ia menilai, kondisi tersebut mencerminkan belum maksimalnya nilai tambah yang dihasilkan dari berbagai sektor unggulan di Kaltara. Padahal, daerah ini memiliki potensi besar dari sektor perikanan, perkebunan, kehutanan, hingga pertambangan.
Menurut Margiyono, salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan tersebut adalah dengan membuka jalur ekspor-impor langsung dari Tarakan. Kebijakan ini dinilai dapat menekan biaya logistik sekaligus mendorong peningkatan nilai tambah komoditas lokal.
“Kalau ini bisa dilakukan, dampaknya sangat besar. Pengusaha bisa meningkatkan nilai tambah produksi, industri bisa berkembang, dan komoditas yang sebelumnya kurang berdaya saing bisa naik kelas. Ini akan berdampak pada peningkatan PDRB, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif,” tukasnya.
Ia menegaskan, tantangan utama saat ini terletak pada keberanian pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan strategis untuk mengoptimalkan potensi tersebut. Menurutnya, Tarakan memiliki peluang besar untuk menjadi pintu ekspor-impor yang terintegrasi dengan jaringan perdagangan global.
“Ini tantangan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota khususnya Tarakan. Bagaimana memanfaatkan jalur laut kepulauan sebagai jalur perdagangan dunia yang bisa meningkatkan daya saing kita. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga soal keberanian mengambil kebijakan,” katanya.
Dari sisi kesiapan, ia menilai Tarakan sudah memiliki infrastruktur dan kelembagaan yang memadai. Pelabuhan Malundung dinilai mampu mendukung aktivitas ekspor-impor, sementara Bandara Juwata telah menunjukkan kapasitas dalam melayani penerbangan internasional.
“Kalau kita lihat, tidak ada alasan Tarakan tidak bisa melakukan ekspor-impor langsung. Infrastruktur sudah ada, kelembagaan seperti bea cukai dan perbankan juga sudah tersedia. Tinggal bagaimana political will pemerintah untuk benar-benar mendorong ini menjadi kenyataan,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan, wacana pembukaan jalur ekspor-impor bukan hal baru. Kajian akademis telah dilakukan sejak sekitar tahun 2010, bahkan sempat ada kebijakan impor terbatas melalui Tarakan.
“Sekitar 15 tahun lalu sudah ada kajian akademis soal ini. Waktu itu bahkan sempat ada izin impor terbatas. Artinya, ini bukan hal baru. Tinggal bagaimana sekarang dikembangkan sesuai dengan kondisi yang sudah jauh lebih siap dibanding sebelumnya,” ungkapnya.
Menurutnya, momentum saat ini semakin kuat dengan adanya dukungan kelembagaan, peningkatan fasilitas, serta berkembangnya aktivitas ekonomi di kawasan. Hal ini memperkuat alasan bahwa Tarakan layak didorong menjadi simpul perdagangan internasional baru di wilayah utara Indonesia.
“Sekarang sudah ada provinsi, kelembagaan fiskal lebih lengkap, fasilitas pelabuhan juga meningkat, aktivitas ekonomi juga berkembang. Jadi menurut saya ini memang sudah waktunya Tarakan menjadi pelabuhan ekspor-impor yang aktif,” terangnya.
Ia juga menekankan pentingnya perubahan orientasi kebijakan ekonomi agar tidak hanya berfokus pada keuntungan individu, tetapi juga pada penciptaan nilai tambah bagi daerah secara keseluruhan. “Orientasinya jangan hanya profit individu, tapi bagaimana menciptakan nilai tambah bagi ekonomi Kaltara secara keseluruhan. Kalau itu dilakukan, aktivitas ekonomi akan lebih bergairah dan manfaatnya bisa dirasakan lebih luas,” katanya.
Di tengah padatnya jalur perdagangan global seperti Selat Malaka dan Selat Sunda, Margiyono menilai Kaltara memiliki peluang untuk mengambil peran sebagai alternatif jalur perdagangan baru. “Kalau kita melihat jalur laut kepulauan itu, beberapa sudah mengalami over capacity. Ini sebenarnya peluang bagi Kaltara untuk tampil sebagai alternatif jalur perdagangan baru. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan peluang itu dengan cepat dan tepat,” pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT