TARAKAN - Perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Tarakan tidak lagi sekadar menjadi target administratif, melainkan kebutuhan mendesak di tengah tingginya risiko kerja sektor informal yang selama ini kerap luput dari perlindungan negara. Di tengah upaya tersebut, kelompok pengemudi ojek online (ojol) justru menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan dengan tingkat kepesertaan yang dinilai relatif tinggi dibandingkan kelompok informal lainnya.
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Tarakan, Masbuki mengatakan, pihaknya telah melakukan pemetaan menyeluruh terhadap kelompok pekerja di daerah, termasuk komunitas ojol yang jumlahnya terus bertambah seiring perkembangan ekonomi digital.
Ia menjelaskan, pendekatan yang dilakukan tidak hanya sebatas sosialisasi formal, tetapi juga menyasar komunitas secara langsung dengan metode yang lebih adaptif terhadap pola kerja para pengemudi.
“Untuk ojol sudah dilakukan sosialisasi bersama, termasuk saat Ramadan. Kepesertaannya relatif tinggi karena sudah terintegrasi dengan aplikasi serta adanya kesadaran akan risiko kerja yang cukup besar. Ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pekerja informal telah meningkat akan resiko kerjanya dan kami berharap ini juga diikuti profesi informal lain," ujarnya, Selasa (28/4).
Menurutnya, integrasi sistem dengan platform digital menjadi salah satu faktor kunci yang mendorong tingginya angka kepesertaan di kalangan ojol. Selain itu, karakteristik pekerjaan yang memiliki risiko kecelakaan cukup tinggi juga membuat para pengemudi lebih terbuka terhadap program perlindungan seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
"Tapi capaian ini tidak serta-merta membuat kami berpuas diri. Ada tantangan yang jauh lebih besar justru terletak pada kelompok pekerja informal lain yang belum tersentuh secara optimal, seperti pedagang kecil, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) hingga pekerja mandiri yang bekerja tanpa sistem yang terorganisir," jelasnya.
“Untuk sektor informal lainnya, tantangannya berbeda. Mereka tidak terikat pada satu sistem atau platform tertentu, jadi pendekatannya harus lebih personal dan berbasis komunitas. Karena itu, kami memperkuat kolaborasi hingga ke tingkat RT/RW, termasuk menggandeng tokoh masyarakat dan rumah ibadah sebagai titik masuk sosialisasi,” lanjutnya.
Diungkapkannya, pendekatan berbasis komunitas ini dinilai menjadi strategi yang lebih efektif untuk membangun kesadaran dari bawah. Dengan melibatkan lingkungan terdekat masyarakat, BPJS Ketenagakerjaan berharap pesan mengenai pentingnya perlindungan sosial dapat lebih mudah diterima dan dipahami secara langsung oleh calon peserta.
"Upaya ini juga diperkuat melalui kebijakan stimulus berupa relaksasi iuran. Pada tahun 2026, kami memberikan potongan iuran sebesar 50 persen untuk program JKK dan JKM, yang secara khusus ditujukan bagi pekerja sektor informal agar lebih terjangkau secara ekonomi," ucapnya.
"Kami memahami bahwa faktor ekonomi masih menjadi pertimbangan utama bagi pekerja informal untuk ikut serta. Karena itu, relaksasi iuran ini diharapkan bisa menjadi pintu masuk, sehingga mereka bisa merasakan manfaatnya terlebih dahulu tanpa terbebani biaya yang besar,” urainya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT