TARAKAN – Kenaikan harga BBM dan LPG non-subsidi tidak hanya berdampak pada sektor logistik, tetapi juga berpotensi memicu perubahan pola konsumsi masyarakat di Kalimantan Utara (Kaltara).
Akademisi ekonomi, Dr. Ana Sriekaningsih mengingatkan adanya kecenderungan masyarakat kelas menengah beralih dari energi non-subsidi ke subsidi. Kondisi ini berisiko menimbulkan kelangkaan LPG subsidi 3 kilogram jika tidak diantisipasi.
“Ketika harga LPG non-subsidi naik, masyarakat akan mencari alternatif yang lebih murah. Ini bisa memicu lonjakan permintaan LPG subsidi dan berpotensi terjadi kelangkaan,” ungkapnya.
Selain itu, ia menilai pergeseran konsumsi juga dapat memperbesar beban subsidi pemerintah apabila tidak diiringi pengawasan distribusi yang ketat. Subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat kurang mampu justru berisiko tidak tepat sasaran.
Direktur Politeknik Bisnis Kaltara tersebut juga menyoroti dampak terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah. Kenaikan harga energi akan membuat masyarakat lebih selektif dalam berbelanja.
“Pengeluaran untuk kebutuhan sekunder dan tersier kemungkinan akan ditekan. Ini bisa berdampak pada melambatnya pertumbuhan konsumsi daerah,” jelasnya.
Kondisi ini semakin terasa di wilayah kepulauan seperti Kota Tarakan yang menjadi jalur distribusi utama barang di Kaltara. Tekanan harga tidak hanya datang dari sisi konsumsi, tetapi juga distribusi yang mahal.
Ia menegaskan, pemerintah perlu mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi dampak tersebut. Pengawasan distribusi LPG subsidi harus diperketat, serta diperlukan kebijakan untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat.
“Jika tidak dikendalikan, dampaknya bisa berantai, mulai dari kelangkaan LPG subsidi hingga penurunan konsumsi masyarakat secara umum,” pungkasnya. (zar/jnr)
Editor : Januriansyah RT