TARAKAN – DPRD Kota Tarakan akan segera berkoordinasi dengan Pertamina menyusul kenaikan harga elpiji non-subsidi yang dikhawatirkan berdampak pada pola konsumsi masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan distribusi tetap terkendali dan tidak memicu lonjakan permintaan pada elpiji subsidi 3 kilogram.
Ketua Komisi II DPRD Tarakan Simon Patino mengatakan, disparitas harga antara elpiji subsidi dan non0subsidi menjadi perhatian serius. Selisih harga yang cukup tinggi dinilai berpotensi mendorong masyarakat beralih ke tabung subsidi.
“Selisih antara elpiji 3 kilogram sama yang 12 kilogram ini kan sangat jauh, bisa sampai sekitar 85 persen. Ini yang kita khawatirkan, karena ketika ada kenaikan walaupun kecil, masyarakat bisa saja memilih yang lebih murah. Sementara kalau semua beralih ke subsidi, itu bisa menimbulkan tekanan di distribusi,” katanya, Jumat (24/4).
Ia mengakui, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh penjelasan rinci terkait penyebab kenaikan harga elpiji nonsubsidi karena kebijakan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. Oleh sebab itu, DPRD menilai perlu adanya penjelasan langsung dari Pertamina.
“Kalau penyebabnya saya tidak tahu pasti, karena ini kebijakan nasional. Mungkin ada perhitungan dari mereka, baik itu dari sisi harga atau faktor lain. Jadi untuk detailnya nanti bisa langsung ditanyakan ke Pertamina,” jelasnya.
Meski terjadi kenaikan harga, Simon memastikan ketersediaan elpiji di Kota Tarakan masih dalam kondisi aman, khususnya untuk tabung non-subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke atas. Distribusi juga disebut masih berjalan normal.
“Kalau stoknya, kota aman. Apalagi yang 5,5 kilogram sama 12 kilogram ini kan untuk golongan menengah ke atas, jadi secara ketersediaan tidak ada masalah. Distribusi juga masih berjalan normal sampai sekarang,” jelasnya.
Namun demikian, DPRD tetap mewaspadai potensi lonjakan permintaan pada elpiji subsidi akibat pergeseran konsumsi. Pengawasan distribusi dinilai perlu diperketat agar tidak terjadi penyimpangan.
“Yang dikhawatirkan juga terjadi lonjakan permintaan pada elpiji subsidi karena pergeseran konsumsi. Bagaimana pengawasan ini bisa lebih intensif, terutama untuk mengantisipasi kemungkinan pergeseran konsumsi dari nonsubsidi ke subsidi,” ungkapnya.
Ia menambahkan, hingga saat ini belum ada laporan signifikan dari masyarakat terkait dampak kenaikan harga tersebut. DPRD terus melakukan pemantauan melalui konstituen masing-masing anggota.
“Sampai hari ini belum ada laporan yang masuk ke kami. Biasanya kalau ada, teman-teman DPRD langsung sampaikan dan kita tindak lanjuti. Tapi sejauh ini masih aman dan belum ada keluhan yang signifikan dari masyarakat,” pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT