TARAKAN - Adanya laporan kenaikan harga elpiji non-subsidi di Kota Tarakan, kondisi ini tidak lagi sekadar dipandang sebagai penyesuaian harga semata, melainkan mulai memunculkan kekhawatiran yang lebih luas terkait stabilitas pasokan dan potensi perubahan pola konsumsi masyarakat, terutama jika mendorong peralihan ke elpiji.
Dalam perkembangan tersebut, tekanan harga yang terjadi berisiko menimbulkan efek berantai, di mana pergeseran konsumsi dapat berdampak pada distribusi elpiji subsidi yang selama ini telah dibatasi, sekaligus membuka potensi ketidakseimbangan pasokan di tingkat masyarakat jika tidak diantisipasi secara komprehensif.
Saat dikonfirmasi, Wakil Wali Kota Tarakan, Ibnu Saud Is, mengatakan, pemerintah tidak ingin gegabah menyikapi informasi yang beredar sebelum memastikan kondisi faktual di lapangan.
Ia menyebut, Pemkot Tarakan akan melakukan verifikasi menyeluruh untuk memastikan apakah kenaikan harga tersebut benar-benar terjadi secara merata atau hanya bersifat parsial di titik-titik tertentu.
“Ya pastikan kalau benar-benar non-subsidi berarti bersandarkan kepada harga internasionalnya, harga sesungguhnya. Nah sekarang, yang paling bahaya itu kalau terjadi ketiadaan atau kelangkaan. Sudah mahal, nggak ada lagi,” ujarnya, Kamis (23/4).
Diketahui, harga elpiji non-subsidi ukuran 5,5 kilogram dari agen ke pangkalan berada di kisaran Rp 124 ribu dan dijual ke masyarakat hingga Rp 130 ribu. Sementara untuk ukuran 12 kilogram, harga dari agen ke pangkalan mencapai Rp 265 ribu dan di tingkat pangkalan dapat menyentuh Rp 280 ribu.
Menurut Ibnu, ada dua skenario yang harus diwaspadai secara bersamaan. Pertama, kondisi ketika elpiji tetap tersedia namun dengan harga yang tinggi sehingga memberatkan masyarakat. Kedua, yang dinilai lebih berbahaya adalah apabila terjadi kelangkaan, karena dampaknya akan jauh lebih luas dan sulit dikendalikan.
“Saya rasa kalau terkait ini kan belum ada pembahasan di kami. Dengan ada informasi ini nanti kita akan lakukan koordinasi dulu, kita akan rapatkan bagaimana mengatasi keadaan ini. Pertama, apakah keadaan itu real secara objektif, eksis di lapangan atau hanya parsial? Kalau hanya parsial berarti apakah ada pemain? Yang kedua, dari temuan-temuan yang ada itulah kita akan melakukan analisis dan mengambil langkah-langkah,” tegasnya.
Dirinya juga mengingatkan bahwa kebijakan publik tidak bisa diambil hanya berdasarkan informasi sepihak tanpa didukung data yang akurat. Ia menegaskan pentingnya kehati-hatian agar kebijakan yang diambil tidak keliru sasaran.
“Tidak bisa ketika saya ditanya langsung saya jawab itu tidak mungkin. Karena apakah betul seperti itu? Kalau betul Pak, tapi ternyata hanya di spot tertentu, tentu pendekatannya berbeda dengan kalau itu terjadi secara menyeluruh,” lanjutnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT