TARAKAN - Di tengah capaian pembangunan yang menunjukkan tren positif dalam beberapa indikator makro, DPRD Kota Tarakan tetap memberikan sejumlah catatan penting sebagai bagian dari upaya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, khususnya untuk memastikan bahwa seluruh program pemerintah daerah tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga benar-benar berdampak langsung terhadap kebutuhan dan pelayanan masyarakat di lapangan.
Sehingga pada Rabu (22/4) DPRD Tarakan menyerahkan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) ke Pemkot Tarakan, LKPj diserahkan melalui Keputusan Nomor 02/100.3.2/IV/DPRD/2026 merupakan hasil evaluasi mendalam berbasis uji petik langsung di lapangan terhadap sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Saat dikonfirmasi, Ketua Pansus LKPj DPRD Tarakan, Barokah mengungkapkan, dari hasil pembahasan, DPRD menyoroti sejumlah sektor strategis yang dinilai masih membutuhkan pembenahan serius. Salah satunya pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), khususnya terkait integrasi sistem digital antar OPD yang belum sepenuhnya berjalan optimal.
“Kita menginginkan semua OPD terintegrasi dalam satu sistem yang benar-benar bisa diakses publik dengan mudah. Tadi kita sudah uji coba beberapa website, memang sudah berjalan, tetapi ke depan ini harus lebih diperkuat lagi agar tidak sekadar formalitas, tapi betul-betul menjadi sarana pelayanan informasi yang efektif bagi masyarakat,” ujarnya.
Di sektor pariwisata, DPRD juga menyoroti belum optimalnya pengelolaan kawasan Pantai Ratu Intan Amal dan Gedung Tarakan Art and Convention Center (TACC). Kedua aset tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah jika dikelola secara profesional.
“Untuk Ratu Intan, pemerintah sedang menawarkan kepada investor. Kemungkinan pengelolaannya tidak lagi dalam satu paket besar, tetapi dibagi per kawasan atau blok agar lebih menarik bagi investor. Ini penting supaya aset daerah bisa memberikan kontribusi nyata terhadap PAD,” tambahnya.
Dari sisi fiskal, Barokah menegaskan pihaknya mencatat adanya peningkatan APBD hingga Rp 1,21 triliun. Namun di sisi lain, pertumbuhan belanja disebut lebih tinggi dibandingkan pendapatan, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap keseimbangan fiskal daerah.
“Terhadap kondisi ini, kita mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah melalui digitalisasi sistem agar lebih transparan dan efektif. Selain itu, belanja administratif harus ditekan dan diarahkan ke program prioritas yang langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Meski indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi 5,02 persen, penurunan angka kemiskinan menjadi 5,03 persen, dan peningkatan IPM ke angka 78,62 menunjukkan tren positif, DPRD tetap memberikan catatan terhadap capaian urusan pemerintahan yang berada di angka rata-rata 82,1 persen.
Sementara itu, hasil uji petik lapangan juga mengungkap berbagai kendala operasional di sejumlah OPD. Adapun Dinas Lingkungan Hidup (DLH), DPRD menemukan perlunya pembenahan menyeluruh di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Juata Kerikil, termasuk peremajaan armada pengangkut sampah dan alat berat yang sudah tidak layak.
“Kita tidak boleh hanya puas dengan angka-angka itu. Karena di lapangan masih banyak ditemukan persoalan, mulai dari pelayanan, sarana prasarana, hingga efektivitas program. Itu yang harus segera dibenahi. Misalnya, armada truk sampah dan alat berat seperti ekskavator dan bulldozer itu sudah banyak yang tidak optimal. Ini harus segera diremajakan supaya sistem pengelolaan sampah bisa berjalan lebih baik dan tepat waktu,” ungkapnya.
Sementara di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar), DPRD menemukan banyak unit kendaraan yang tidak layak pakai serta keterbatasan armada patroli yang berpotensi mengganggu kesiapsiagaan dalam kondisi darurat. Begitu juga di sektor ketenagakerjaan, DPRD juga menyoroti Balai Latihan Kerja (BLK) yang dinilai belum optimal dalam menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar.
“Kalau armada tidak siap, tentu akan berdampak pada respon di lapangan. Ini yang kita minta segera dibenahi karena menyangkut keselamatan masyarakat. Perlu revitalisasi sarana pelatihan, mulai dari kelas hingga bengkel, dan kurikulumnya juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja. Anggaran pelatihan juga kita dorong ditambah supaya tidak hanya sekali dalam setahun,” katanya.
Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya langkah strategis jangka panjang, termasuk pembentukan layanan poli puskesmas 24 jam untuk meningkatkan akses layanan kesehatan serta pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan Internet of Things (IoT) dalam mendukung program Smart City.
“Jangan sampai rekomendasi ini hanya berhenti di atas kertas. Harus ada tindak lanjut nyata, ada perbaikan dari tahun ke tahun, jangan sampai jalan di tempat,” tegasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT