Adv Balikpapan Berau Berita Kontrak Bulungan Catatan Daerah Event Film & Drama Gadget Hukum & Kriminal Kaltara Kaltim Kesehatan Lapsus Malinau Nasional Nunukan Olahraga Opini Pemerintahan Pola Hidup Politik Radar Nusantara Selebritis Tana Tidung Tarakan Teknologi Wisata & Kuliner Zodiak

Pembangunan Gedung Koperasi Merah Putih di Tarakan Tersendat, Perencanaan Dinilai Belum Matang

Zakaria RT • Senin, 20 April 2026 | 18:20 WIB
BAHAS KOPERASI: Suasana RDP di gedung DPRD Tarakan, Senin (20/4) sore. AGUS DIAN ZAKARIA/RADAR TARAKAN
BAHAS KOPERASI: Suasana RDP di gedung DPRD Tarakan, Senin (20/4) sore. AGUS DIAN ZAKARIA/RADAR TARAKAN

TARAKAN - Meski seluruh Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Tarakan dinyatakan telah terbentuk, namun fakta di lapangan menunjukkan belum adanya satu pun KKMP yang beroperasi optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari minimnya eksistensi KKMP dalam pergerakan ekonomi. Apalagi saat ini sebagian KKMP di Kota Tarakan belum memiliki aset bangunan.

Saat dikonfirmasi, Ketua KKMP Kelurahan Selumit sekaligus Koordinator KKMP se-Tarakan Saifullah mengungkapkan, sejak awal pihaknya sudah dilibatkan dalam rencana pembangunan gedung koperasi, bahkan melalui koordinasi dengan unsur TNI. Namun, hingga kini realisasi di wilayahnya belum berjalan.

“Berdasarkan tema undangan hari ini memang fokusnya gedung fisik Koperasi Merah Putih. Di awal kami sudah dilibatkan oleh Kodim, bahkan diarahkan untuk segera melakukan pembangunan. Juknis dan nilainya juga sempat disampaikan kepada kami,” ujarnya, Senin (20/4).

Meski demikian, ia mengakui sampai saat ini Kelurahan Selumit belum mendapatkan giliran pembangunan. Ia menyebut, pihaknya lebih mengutamakan koperasi lain yang dinilai lebih siap untuk terlebih dahulu direalisasikan. Saifullah juga menyoroti bahwa tidak semua koperasi membutuhkan gedung megah, sehingga perencanaan pembangunan seharusnya lebih fleksibel dan menyesuaikan kebutuhan riil di lapangan.

“Jujur saja, Selumit sampai hari ini belum kebagian. Kami mengutamakan koperasi lain supaya bisa lebih dulu berjalan. Alhamdulillah sekarang sudah ada sekitar 10 koperasi yang aktif di Tarakan, meskipun pembangunan fisiknya baru empat. Tidak seluruh koperasi memang membutuhkan fasilitas yang mewah. Yang penting itu fungsinya berjalan. Jangan sampai kita fokus di bangunan, tapi aktivitas koperasinya justru belum maksimal,” katanya.

Ia menambahkan, dinamika perencanaan juga dipengaruhi oleh perubahan regulasi yang cukup cepat, termasuk pergeseran dasar hukum dari PMK 49 Tahun 2025 ke PMK 15 Tahun 2026 yang berdampak pada skema pelaksanaan pembangunan.

“Wajar kalau di lapangan ada riak dan polemik. Karena ada perubahan kebijakan yang cukup cepat, termasuk mekanisme yang bergeser dan keterlibatan pihak lain seperti PT Agrinas. Ini yang membuat perencanaan jadi terasa belum stabil,” jelasnya.

Terpisah Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Simon Patino menilai, berbagai kendala yang muncul tidak bisa dilepaskan dari dorongan percepatan program yang datang dari level nasional, sebuah tekanan waktu yang pada akhirnya menuntut penyesuaian cepat di lapangan.

Ia menyebut, langkah akseleratif pemerintah dalam mendorong realisasi program seringkali membuat sebagian proses teknis terasa belum sepenuhnya ideal di tingkat daerah. Namun, menurutnya, hal tersebut merupakan konsekuensi dari target besar yang ingin dicapai dalam waktu singkat.

“Tujuan utamanya adalah percepatan pembangunan. Jadi kalau di lapangan ada yang merasa belum dilibatkan atau ada yang terlewati, itu bagian dari proses percepatan tersebut,” tegasnya, Senin (4/20).

Ia menegaskan, keterlibatan pihak tertentu seperti Agrinas dalam skema pembangunan bukan tanpa alasan. Justru, menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari strategi untuk memastikan proyek tetap berada dalam koridor yang aman, baik dari sisi administrasi maupun potensi persoalan hukum di kemudian hari.

“Ini bukan berarti ada yang ditinggalkan. Justru untuk menjaga agar prosesnya tetap terkontrol dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” katanya.

Di sisi lain, ia mengingatkan agar fokus pembangunan tidak semata berhenti pada berdirinya fisik gedung. Lebih dari itu, kesiapan kelembagaan koperasi termasuk sistem dan sumber daya manusia harus berjalan beriringan agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan.

Menurutnya, membangun gedung tanpa kesiapan operasional hanya akan melahirkan fasilitas yang tidak optimal. Karena itu, keseimbangan antara pembangunan fisik dan penguatan kelembagaan menjadi kunci utama.

“Kalau hanya bangun gedung tanpa kesiapan sistem dan SDM, itu tidak akan maksimal. Jadi harus seimbang antara pembangunan fisik dan penguatan kelembagaan. Kita pahami dulu prosesnya. Ini program besar, pasti ada penyesuaian di sana-sini. Yang penting kita kawal bersama supaya tujuannya tetap tercapai,” pungkasnya. (zac/jnr)

Editor : Januriansyah RT
#tarakan #Koperasi Merah Putih #koperasi #dprd