TARAKAN — Hingga saat ini DPRD Tarakan masih menunggu kepastian legalitas Pelabuhan Rakyat Jembatan Besi Kelurahan Lingkas Ujung dari otoritas pemerintah. Hal tersebut lantaran hingga saat ini beberapa buruh dan pekerja pengelola pelabuhan belum dapat melanjutkan aktivitasnya mencari nafkah. Alhasil 40 nasib pekerja yang menggantungkan nasib pada aktivitas pelabuhan disebut masih masih belum jelas.
Saat dikonfirmasi, Ketua Komisi III DPRD Kota Tarakan Randy Ramadhana Erdian menerangkan, ketidakpastian status operasional pelabuhan rakyat di Tarakan tak lagi sekadar menjadi persoalan teknis perizinan, melainkan telah menjadi persoalan sosial terhadap mata pencarian masyarakat. Sehingga ia menekankan kepada otoritas pemerintah agar segera mengeluarkan syarat agar dapat dipenuhi pihak pengelola pelabuhan.
“Kalau dari DPRD, yang pertama tentu harapan kami pelabuhan rakyat itu bisa tetap difungsikan, karena ketika aktivitas di sana berjalan, pasti ada kontribusi PAD untuk daerah. Tapi yang juga tidak kalah penting, di sana ada sekitar 40 orang buruh yang selama ini menggantungkan hidupnya dari aktivitas pelabuhan tersebut. Kalau pelabuhan ini ditutup, ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita semua, ke mana mereka akan bekerja,” ujarnya, Jumat (17/4).
Ia menekankan, dalam kondisi seperti saat ini, negara tidak boleh abai terhadap dampak sosial yang timbul, terutama terhadap kelompok pekerja yang berada pada posisi rentan dan memiliki keterbatasan akses pekerjaan alternatif. Adapun DPRD telah meminta agar seluruh pihak terkait, khususnya otoritas pelabuhan, segera memberikan kepastian dalam waktu singkat agar situasi tidak semakin berlarut.
“Kita tidak bisa melihat ini hanya dari sisi administrasi atau perizinan semata. Di balik itu ada masyarakat yang hidupnya bergantung. Empat puluh orang ini mungkin secara angka tidak besar, tapi kita harus melihat dampaknya ke keluarga mereka. Kalau mereka tidak bekerja, tentu ini akan menimbulkan persoalan sosial baru,” katanya.
“Harus ada kejelasan. Ini penting supaya kita bisa memberikan kepastian kepada masyarakat, kepada para buruh, dan juga warga sekitar pelabuhan. Mereka tidak bisa terus dibiarkan dalam ketidakpastian seperti ini,” tegasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT