TARAKAN - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tarakan menemukan masih banyak Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi standar teknis. Temuan ini mengemuka, setelah tim DLH melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi yang saat ini berstatus penghentian sementara operasional (suspend).
Peninjauan tersebut dilakukan oleh tim dari Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Pengelolaan Keanekaragaman Hayati DLH Tarakan. Fokus pemeriksaan diarahkan pada sistem IPAL yang menjadi salah satu indikator utama dalam operasional dapur SPPG.
Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Pengelolaan Keanekaragaman Hayati DLH Tarakan Chaizir Zain menjelaskan, hingga kini pihaknya masih dalam tahap pengumpulan data sehingga belum dapat memaparkan hasil pemeriksaan secara rinci.
“Kalau bahasanya IPAL di dapur SPPG. Jadi masing-masing dapur SPPG yang ada nanti akan kami rumuskan dalam suatu laporan yang juga berkaitan dengan status suspend, karena memang ada beberapa dapur SPPG yang disuspend,” ujarnya, Rabu (8/4).
Ia mengungkapkan, sebelum kebijakan penghentian operasional dapur diterbitkan, DLH sebenarnya telah merencanakan pembinaan terhadap pengelola dapur SPPG, khususnya terkait pengelolaan limbah. Namun karena sejumlah dapur lebih dulu disuspend, maka pemeriksaan difokuskan pada lokasi-lokasi tersebut.
“Sebenarnya sebelum ada rilis suspend itu kami juga akan melakukan pembinaan. Cuma karena ada yang kena suspend, jadi kami dahulukan dulu yang di-suspend ini. Kami cek IPAL-nya, karena salah satu alasan suspend itu memang terkait pengelolaan IPAL,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, DLH Tarakan akan mengeluarkan surat rekomendasi teknis terkait pengelolaan instalasi limbah di dapur SPPG. Rekomendasi tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2760 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan IPAL.
Meski demikian, Chaizir menegaskan bahwa rekomendasi dari DLH tidak secara otomatis menjadi dasar pencabutan status suspend yang diberikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menyebut, terdapat kemungkinan perbedaan standar antara DLH dan BGN.
“Standar yang dipakai BGN untuk pelepasan status suspend mungkin berbeda. Tetapi kami mengacu pada Kepmen LH Nomor 2760 Tahun 2025,” tegasnya.
Dari hasil pemeriksaan sementara, DLH mencatat masih banyak pengelolaan IPAL yang belum sesuai ketentuan. Kondisi ini menjadi salah satu alasan utama penghentian sementara operasional dapur SPPG.
“Temuan-temuan di lapangan secara garis besar memang masih banyak pengelolaan IPAL yang belum sesuai standar. Oleh karena itu mereka disuspend, dihentikan sementara untuk melakukan perbaikan IPAL. Saat ini ada sembilan yang sudah ditutup,” ungkapnya.
Chaizir juga mengingatkan, agar pengelola dapur maupun yayasan tidak salah menafsirkan kunjungan DLH. Ia menegaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan bukan berarti dapur tersebut otomatis bisa kembali beroperasi.
“Saya juga tekankan ke pemilik yayasan atau SPPG, kunjungan kami ke sini ini bukan cara untuk melepas suspend. Takut disalahpahami, karena persoalan IPAL ini kalau saya bilang sudah harga mati, harus sesuai SOP,” pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT