TARAKAN - Pembangunan pusat pemerintahan (puspem) di wilayah Tarakan Utara diperkirakan tidak hanya berdampak pada tata kelola pemerintahan, tetapi juga berpotensi mendorong pergerakan ekonomi baru di kawasan tersebut. Dampak ekonomi diprediksi muncul baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang seiring dimulainya pembangunan hingga aktivitas aparatur sipil negara di lokasi baru.
Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Simon Patino menjelaskan. pembangunan pusat pemerintahan akan memicu aktivitas ekonomi sejak tahap awal pembangunan. Menurutnya, proyek tersebut akan membawa perputaran ekonomi melalui kebutuhan material dan tenaga kerja.
“Kalau kita melihat dampaknya, ada dampak ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek sudah jelas, karena pembangunan akan dilakukan sehingga ada mobilisasi barang, ada kebutuhan material, dan ada penambahan tenaga kerja. Itu tentu akan menimbulkan pergerakan ekonomi dalam waktu dekat ini,” ujarnya, Selasa (7/4).
Ia menambahkan, dampak ekonomi yang lebih besar justru berpotensi muncul dalam jangka panjang setelah kawasan tersebut mulai difungsikan sebagai pusat aktivitas pemerintahan. Berdasarkan data yang diterima DPRD Tarakan, pembangunan pusat pemerintahan tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp 284 miliar yang akan direalisasikan secara bertahap.
“Kalau jangka panjang, nanti ada pergerakan mobilisasi pegawai negeri yang berkantor di Juwata Laut. Ketika mereka bekerja di sana, otomatis kebutuhan makan, tempat tinggal dan berbagai kebutuhan lain juga akan bergerak ke arah sana. Itu yang kemungkinan besar akan menambah pergerakan ekonomi di Tarakan Utara,” jelasnya.
Ia menyebutkan, jika program pembangunan pusat pemerintahan tersebut merupakan bagian dari program kepala daerah sekaligus janji politik yang disampaikan kepada masyarakat. Sehingga, kata dia akan melihatnya dari sisi rasionalitas perencanaan dan penganggaran.
Lanjutnya, ia meyakini jika program tersebut sama sekali tidak menganggu pos anggaran lainnya khususnya program yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. “Itu merupakan programnya wali kota dan wakil wali kota, dan juga bagian dari janji politik. Kami di DPRD pada prinsipnya melihat dari sisi penganggaran, selama disampaikan secara rasional dan perhitungannya masuk, tentu akan kita setujui sebagai bagian dari program pembangunan daerah,” ulasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT