TARAKAN – Tingginya minat masyarakat Tarakan dan Kalimantan Utara untuk menunaikan ibadah umrah mendorong pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap biro perjalanan. Setiap bulan, jumlah jemaah umrah asal Tarakan diperkirakan mencapai 200 hingga 300 orang.
Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Tarakan, H. Asmawan mengatakan, lonjakan jemaah ini harus diimbangi dengan pelaporan data yang tertib dari pihak travel.
“Kami mengimbau seluruh travel di Tarakan agar proaktif melaporkan data jemaahnya sebelum keberangkatan. Ini penting untuk pengawasan dan antisipasi jika terjadi kendala di luar negeri,” ujarnya.
Menurutnya, selama ini masih ditemukan travel yang belum sepenuhnya melaporkan data jemaah secara lengkap. Akibatnya, pendataan baru diketahui saat pemeriksaan dokumen di bandara, sehingga koordinasi menjadi kurang maksimal.
Dalam situasi global yang tidak menentu, data jemaah menjadi sangat krusial. Pemerintah perlu mengetahui secara pasti jumlah, identitas, serta rute perjalanan jemaah guna mempermudah koordinasi jika terjadi kondisi darurat.
Ia juga menyoroti potensi kendala pada paket umrah yang dikombinasikan dengan perjalanan ke negara lain, seperti Turki atau Dubai. “Biasanya kendala justru muncul pada paket ziarah tambahan karena harus transit. Jika ada pembatasan penerbangan atau perubahan kebijakan di negara transit, jemaah bisa terdampak,” jelasnya.
Karena itu, masyarakat diimbau lebih selektif memilih paket perjalanan dan memastikan travel yang digunakan resmi serta terdaftar. “Kami ingin memastikan jemaah tidak hanya aman saat beribadah, tetapi juga terlindungi secara administratif dan hukum,” tegasnya.
Dengan pengawasan yang diperketat, Kemenag Tarakan berharap pelaksanaan umrah tetap berjalan lancar di tengah dinamika geopolitik global, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah ke Tanah Suci. (zar/jnr)
Editor : Januriansyah RT