TARAKAN - Kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) saat ini mengalami koreksi anggaran yang cukup signifikan. Dari total anggaran yang tersedia, sebagian besar terserap untuk belanja pegawai sehingga ruang fiskal pemerintah daerah untuk menjalankan berbagai program pembangunan menjadi terbatas.
Menyadari kondisi ini, Anggota Komisi III DPRD Kaltara, Yancong mengungkapkan, saat ini anggaran provinsi berkurang sekitar Rp 1 triliun. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan berbagai program kegiatan di masyarakat.
Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, dari total anggaran yang tersedia saat ini sekitar Rp 1 triliun digunakan untuk belanja pegawai atau gaji aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara.
"Posisi anggaran kita sedang terkoreksi. Dari total anggaran yang ada, sekitar Rp 1 triliun terserap untuk belanja pegawai, sementara sisanya harus dibagi ke seluruh perangkat daerah,” ujarnya, Minggu (29/3).
Diungkapkannya, kondisi ini membuat DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kaltara, harus mencari berbagai alternatif sumber pendanaan agare program pembangunan tetap dapat berjalan.Salah satu langkah yang sedang ditempuh adalah mendorong peningkatan dukungan anggaran dari pemerintah pusat, khususnya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Kami di DPRD bersama pemerintah terus mencari alternatif, termasuk mengejar Dana Alokasi Khusus dari pusat untuk menutupi kekurangan anggaran tersebut. Selain mengupayakan dukungan dari pemerintah pusat, kami juga mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar ketergantungan terhadap dana pusat dapat dikurangi," jelasnya.
Dijelaskannya, salah satu upaya yang tengah dibahas adalah penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penggunaan Air Permukaan yang diajukan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU). Lanjutnya, regulasi tersebut diharapkan dapat membuka sumber pendapatan baru bagi pemerintah daerah, khususnya dari pemanfaatan sumber daya air permukaan yang selama ini belum dimaksimalkan.
“PAD kita memang belum maksimal. Dengan adanya Perda Air Permukaan ini, kita berharap ada sumber pendapatan baru yang signifikan untuk menopang pembangunan di Kaltara ke depannya. Langkah ini penting sebagai strategi jangka panjang agar daerah tidak terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat," pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT