TARAKAN – Meski data resmi menunjukkan stok BBM di Kalimantan Utara (Kaltara) dalam kondisi aman menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026, kondisi di lapangan masih menyisakan persoalan. Antrean panjang, terutama untuk solar subsidi, menjadi sorotan DPRD Kaltara.
Berdasarkan data dari PT Pertamina (Persero), stok Biosolar di FT Tarakan mencapai 4.335 KL dengan ketahanan lebih dari 1.000 hari. Pertalite tercatat 657 KL dan Pertamax 76 KL. Suplai tambahan melalui kapal tanker pun terus berdatangan.
Namun Ketua Komisi III DPRD Kaltara, Jufri Budiman, menilai persoalan bukan semata ketersediaan, melainkan pola distribusi dan pengawasan di tingkat SPBU. “Secara data aman, tapi di lapangan masih ada antrean solar dan laporan SPBU yang kadang tutup. Ini yang harus dievaluasi,” ujarnya, Rabu (4/3).
Ia mengungkapkan, DPRD juga telah meminta penjelasan terkait ketersediaan LPG. Untuk beberapa hari ke depan, LPG dipastikan aman sekitar 12 hari dengan tambahan suplai 150 ton yang segera masuk. Artinya, kebutuhan hingga satu bulan ke depan relatif terkendali.
Meski demikian, DPRD mendorong Pertamina memisahkan jalur distribusi BBM subsidi dan non-subsidi agar konsumsi industri tidak bercampur dengan kebutuhan masyarakat umum. “Supaya proyek-proyek industri mengambil di jalur yang benar dan tidak mengganggu kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Wilayah perbatasan seperti Nunukan dan Malinau juga menjadi perhatian karena distribusi masih mengandalkan jalur laut dengan waktu tempuh cukup panjang. (zar/jnr)
Editor : Januriansyah RT